Muhammad Abdullah Azzam
13 Februari 2021•Update: 14 Februari 2021
Peter Kenny
JENEWA
Duta Besar Turki untuk PBB di Jenewa mengutuk kudeta militer baru-baru ini di Myanmar, dan mengatakan negaranya menentang segala jenis pengambilalihan dan intervensi militer.
Utusan Turki Sadik Arslan pada Jumat berbicara pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang "implikasi krisis di Myanmar".
"Kami sangat prihatin dan mengutuk keras pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada 1 Februari 2021. Turki menentang segala jenis kudeta dan intervensi militer serta menganggapnya sebagai masalah prinsip," tutur dia.
Arslan mengatakan Turki mengharapkan pembebasan segera semua pejabat terpilih yang ditahan, tokoh politik, dan warga sipil.
Turki sangat prihatin tentang nasib dan masa depan politik penasihat negara dan pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi.
"Kami berharap perkembangan yang serius ini tidak memperburuk keadaan Muslim Rohingya yang tinggal di Myanmar," kata Arslan.
Utusan itu mengatakan Turki siap mendukung komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer.
"Kami sangat prihatin tentang prospek eskalasi krisis dengan penindasan dengan kekerasan terhadap aksi protes setelah diberlakukannya darurat militer," kata Arslan.
Turki akan terus memantau perkembangan di Myanmar dan mendorong negara itu untuk kembali ke jalur demokrasi secepat mungkin.
Sekitar 50 negara mendukung sidang khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-29 tentang Myanmar yang diajukan oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris.
