UU otonomi di Filipina Selatan mampu redam kekerasan

Pizaro Gozali

JAKARTA

Pengamat Filipina Selatan Al Chaidar mengatakan basis wilayah Muslim di Filipina Selatan akan memasuki sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL) yang memberikan otonomi khusus kepada provinsi-provinsi mayoritas Muslim.

Menurut Al Chaidar, pengesahan BBL akan menekan gejolak kekerasan yang selama ini menyelimuti wilayah Filipina Selatan.

“Tindakan teror akan mereda,” kata Al Chaidar saat dihubungi Anadolu Agency pada Rabu.

Al Chaidar mengatakan BBL mendapatkan dukungan dari mayoritas kelompok perlawanan di Filipina Selatan seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF), Moro National Liberation Front (MNLF), Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), dan sejumlah faksi Abu Sayyaf.

“Bahkan saat terakhir saya ke sana ada festival kota baru dari MNLF untuk mendukung BBL,” kata Al Chaidar yang terakhir mengunjungi Filipina Selatan pada Desember tahun lalu.

Al Chaidar mengatakan melalui BBL masyarakat Muslim di Filipina Selatan kini bebas menjalankan aspirasi politiknya seperti menjalankan hukum syariat seperti di Aceh.

Namun, kata dosen Universitas Malikusssaleh, Aceh ini, meskipun telah mendapatkan otonomi, bukan berarti masalah selesai.

Tantangan utama yang ada di Filipina Selatan adalah membangun pendidikan. Saat ini pendidikan daerah di Filipina Selatan dinilai sudah sangat jauh tertinggal.

“Bayangkan saya itu ada anak-anak yatim tidak punya akses pendidikan,” jelas penulis buku Wacana Ideologi Negara Islam : Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front ini.

Al Chaidar pun meminta dunia internasional terlibat dalam membangun Filipina Selatan, khususnya Indonesia. Dia meyakini akan ada perubahan besar dengan diterapkannya BBL.

“Sayang sekali jika Indonesia tidak terlibat, padahal dulu saat terbentuknya ARMM (Daerah Otonomi Muslim Mindanao) berdasarkan Jakarta Charter,” ujar Al Chaidar.

Al Chaidar juga mendorong peran ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk membangun sekolah-sekolah di wilayah Filipina Selatan.

“Kehadiran orang Indonesia di sana diterima sekali,” kata Al Chaidar.

Seperti diketahui, BBL merupakan bagian dari kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pemerintah dan MILF.

Undang-undang tersebut mengusulkan sebuah wilayah Bangsamoro yang otonom. Daerah yang termasuk dalam wilayah otonom ini adalah provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, di antaranya Provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi, serta beberapa kota di luar wilayah tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte semula dijadwalkan akan menandatangani RUU tersebut pada 23 Juli.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina gagal memenuhi ratifikasi BBL di Filipina Selatan. Otonomi belum bisa diberikan mengingat adanya konflik kepemimpinan dalam tubuh parlemen.

"Kami menyayangkan otonomi Bangsamoro gagal diratifikasi sebelum penandatanganan dilakukan hari ini. Kami memandang itu sebagai kemunduran sementara," kata Juru Bicara Kepresidenan Harry Roque.

Duterte pada Senin meyakinkan para pemimpin minoritas Muslim di selatan negara itu bahwa dalam 48 jam ke depan dia akan menandatangani BBL.