İqbal Musyaffa
14 Desember 2017•Update: 14 Desember 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Bank Dunia menilai Indonesia relatif siap apabila siklus krisis 10 tahunan terjadi pada 2018 mendatang.
Menurut Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander pada Kamis, fundamental ekonomi Indonesia saat ini sudah relatif kuat.
“Indonesia juga saya pikir sudah belajar banyak dari krisis sebelumnya [1998 dan 2008] untuk melakukan persiapan yang lebih baik,” lanjut Gil Sander.
Sander mengungkap, dua hal utama pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor yang terus meningkat.
Minat investor terhadap aset Indonesia terus menguat dengan imbal hasil obligasi yang berada pada tingkat terendah selama empat tahun ke belakang.
“Sementara investasi asing langsung mencapai tingkat tertinggi selama kurun waktu tujuh tahun terakhir,” jelas Sander.
Keyakinan investor tersebut, menurut dia, disokong oleh fundamental makro Indonesia yang baik. Pengelolaan fiskal pun terus membaik dengan adanya pungutan penerimaan yang tinggi dari pajak.
Pungutan pajak mampu memulihkan belanja pemerintah setelah sempat terjadi pemotongan anggaran pada tahun lalu. Sementara harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan kelapa sawit terus membaik sehingga membuat pendapatan ekspor melonjak di triwulan III tahun ini.
"Ekspor tekstil, pakaian, alas kaki, barang-barang elektronik, serta manufaktur juga mencatat pertumbuhan yang tinggi," lanjut Sander.
Bahkan, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun depan, lebih tinggi dari estimasi sebelumnya yakni 5,1 persen.
Target defisit fiskal yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,2 persen dari PDB dianggap oleh Bank Dunia dapat memberikan peningkatan ruang fiskal dalam jangka pendek. Bank Dunia juga memperkirakan angka yang sama untuk defisit fiskal Indonesia pada tahun depan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves melihat APBN 2018 menetapkan target penerimaan pajak yang sangat menantang, namun masih dapat dicapai.
Pemerintah menetapkan penerimaan pajak pada tahun depan sebesar Rp1.424 triliun, yang bila ditambah dengan penerimaan bea cukai menjadi Rp1.618 triliun.
Secara luas, hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas.
“Indonesia memang perlu mengumpulkan penerimaan lebih banyak untuk belanja infrastruktur,” ujar dia.
Chaves juga menyebut Indonesia perlu memperbaiki rasio pajaknya karena merupakan salah satu yang terendah di dunia. Dengan terpilihnya Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak yang baru, ia menaruh optimisme bahwa rasio pajak Indonesia dapat meningkat.
Pemerintah menargetkan rasio pajak dalam arti sempit pada tahun depan dapat meningkat dari 10,8 persen menjadi 10,9 persen.
Kemudian, rasio pajak dalam arti luas yang mencakup pula penerimaan dari sektor migas serta pertambangan mineral dan batu bara ditargetkan naik dari 11,5 persen menjadi 11,6 persen.
