Belanja negara sepanjang 2019 capai Rp2.310 triliun

JAKARTA

Pemerintah mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara sepanjang 2019 mencapai Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari target APBN tahun tersebut sebesar Rp2.461,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja tersebut tumbuh 4,4 persen dari realisasinya di tahun 2018.

“Sejalan dengan strategi countercyclical yang diambil pemerintah untuk mempertahankan momentum perekonomian nasional, dalam pelaksanaan belanja negara tetap dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan nasional,” jelas dia di Jakarta, Selasa.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan pada tahun 2019 pemerintah tidak melakukan langkah pemotongan belanja negara seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, agar dapat tetap memberikan stimulus fiskal yang optimal pada tahun 2019.

Dia menguraikan dalam realisasi belanja negara tahun 2019 terdiri dari realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.498,9 triliun (91,7 persen dari target APBN tahun 2019), atau tumbuh 3 persen dari realisasinya di tahun 2018.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi Belanja K/L sebesar Rp876,4 triliun (102,4 persen dari target APBN tahun 2019).

“Kinerja penyerapan belanja K/L yang cukup tinggi tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan belanja pegawai oleh kebijakan kenaikan gaji 5 persen dan kenaikan tunjangan kinerja beberapa K/L, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan penambahan anggaran penanggulangan bencana,” jelas Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, terdapat pelaksanaan berbagai program dan agenda strategis pemerintah seperti Pemilihan Umum, dan kebijakan kenaikan indeks manfaat Program Keluarga Harapan untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, realisasi belanja Non K/L sebesar Rp622,6 triliun (79,9 persen dari target APBN tahun 2019), antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang Rp275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp201,8 triliun.

“Realisasi subsidi relatif lebih kecil dari pagu APBN tahun 2019 antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga ICP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk,” imbuh dia.

Kemudian Menteri Sri Mulyani menambahkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,3 triliun (98,1 persen dari target APBN tahun 2019), lebih tinggi 7,1 persen dari realisasi di tahun 2018.

Pencapaian realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyelesaian sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2018, adanya kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana TKDD.