BPK catat predikat WTP pada pemerintahan Jokowi di 2017 meningkat

Erric Permana

JAKARTA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya peningkatan kualitas opini terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2017.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang berarti sekitar 91 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebanyak 74 LKKL atau 84 persen.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN," ujar Moermahadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin.

Sementara untuk LKKL yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni ada enam LKKL, yang mana menurun dibandingkan tahun 2016 sebanyak delapan LKKL.

Sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan pada dua LKKL yang pada tahun sebelumnya (2016) terdapat sebanyak enam LKKL.

"Opini WDP diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, LPP TVRI, dan LPP RRI," tambah dia.

Sedangkan opini TMP diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menanggapi meningkatnya LKKL yang mendapat predikat WTP, Presiden Joko Widodo mengungkapkan terima kasih.

Meski demikian dia mengingatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut yang mendapat predikat disclaimer untuk segera membenahi hal tersebut.

"Yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki, sehingga enggak ada lagi yang TMP, enggak ada lagi yang WDP, semuanya WTP," tegas Presiden.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa memaksimalkan pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab konstitusional dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.