BPK identifikasi 13 masalah dalam LKPP 2019

JAKARTA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengatakan walaupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun ada 13 masalah yang teridentifikasi dalam laporan tersebut.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan LKPP 2019 tidak bebas dari masalah baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

“Temuan masalah tersebut antara lain kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak,” jelas Agung dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa sore. 


Kemudian, masalah lain yang teridentifikasi adalah pada kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang belum diukur/diestimasi. 


Agung menambahkan ada juga masalah pada pengendalian atas pencatatan aset kontraktor kontrak kerja sama dan aset yang berasal dari pengelolaan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang belum memadai. 


“Selanjutnya, pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 triliun belum didukung standar akuntansi,” lanjut Agung.

Dia menambahkan bahwa penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan 
kepada masyarakat sebesar Rp44,20 triliun pada 34 K/L tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.

BPK juga menyoroti masalah pada penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) tahun 2016-2019 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan. Menurut BPK penyaluran dana tersebut belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan, karena identitas pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid dan adanya dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan. 


Kemudian, skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional
pada pos pembiayaan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Investasi Tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. 


“Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program/kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi BBM dan listrik juga menjadi masalah,” kata Agung.

Selain itu, juga ada kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan Kas setara kas, persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud, terutama pada kementerian negara/lembaga.

Masalah yang teridentifikasi adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, saldo kas yang tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat/belum disetor dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/ Lembaga, terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga, dan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada 77 Kementerian/Lembaga yang belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat. 


“Terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi,” imbuh Agung.

Dia mengatakan terdapat pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-Nya pada Ditjen Pajak yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada Ditjen Bea dan Cukai.

Kemudian terdapat kewajiban restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) namun tidak segera diproses pembayarannya, terindikasi belum diterbitkan SKPKPP-nya, serta keterlambatan penerbitan SKPKPP pada Direktorat Jenderal Pajak

Agung mengatakan masalah terakhir adalah adanya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang, serta penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja yang belum sesuai ketentuan pada sejumlah kementerian negara/lembaga.