İqbal Musyaffa
05 Juli 2018•Update: 05 Juli 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada semester I tahun ini telah membelanjakan Rp30,38 triliun atau 27,34 persen dari total anggaran Rp111,06 triliun untuk infrastruktur.
Sementara progres fisik pembangunan infrastruktur mencapai 30,26 persen, kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja dalam keterangan resmi, Kamis.
Dia mengatakan penyerapan anggaran terbesar dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air dengan penyerapan sebesar Rp 12,16 triliun.
“Selanjutnya, Ditjen Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp 10,75 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,80 triliun,” jelas Endra.
Sementara untuk paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 10.039 paket dengan nilai Rp 87,14 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, tahun jamak baru, dan lanjutan.
Hingga 4 Juli 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 8.647 paket dengan nilai kontrak Rp71,13 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp74,54 triliun, kata Endra.
Sehingga dari hasil lelang tersebut efisiensi yang diperoleh mencapai Rp3,41 triliun, lanjut dia.
Untuk paket dalam proses lelang saat ini menurut dia sebanyak 1.174 paket dengan nilai pagu Rp10,37 triliun dan paket masih dalam tahap persiapan lelang sebanyak 216 paket dengan nilai Rp2,21 triliun.
“Pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut,” imbuh dia.
Kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR menurut dia sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dengan 90 persen paket diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta.