Muhammad Latief
06 September 2017•Update: 06 September 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Pemerintah Jepang berkomitmen membantu pengembangan enam pulau terluar Indonesia dalam bidang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyebut fasilitas yang akan dikembangkan antara lain pelabuhan, modernisasi transportasi, serta pasar ikan di pulau-pulau terluar.
"Jepang hibahkan fasilitas di enam lokasi perikanan dan juga akan bantu meneruskan kegiatan satelit dan hibah satelit di Bali dengan sistem terbuka," kata Susi di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya dalam pertemuan antara Menteri Susi dengan penasehat khusus Perdana Menteri Jepang, Hiroto Izumi, dijelaskan bahwa pulau-pulau terluar yang akan dikembangkan adalah Sabang, Natuna, Panambulai, Talaud, Morotai dan Moa.
Menteri Susi mengatakan, rencana kerja sama ini sudah diramu dan siap digunakan untuk menandai 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Kerja sama ini juga penting untuk menegaskan penghormatan kedaulatan negara, namun di saat bersamaan Jepang tetap bisa ikut membangun komunitas-komunitas di wilayah terpencil.
"Harapannya [investor] Jepang akan makin banyak masuk kelola perikanan dan aqua culture, serta akan jadi partner strategis dalam bidang perikanan."
Izumi mengatakan, Jepang mendukung Indonesia dalam mewujudkan ambisinya sebagai ‘poros maritim dunia’, seperti yang sering diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu, pemerintah Jepang mempercepat penyampaian bantuan dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang kelautan dan perikanan.
“Paket kerja sama ini kami laksanakan dengan cepat, dalam bidang pendanaan maupun teknologinya.”
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan selain pelabuhan dan pasar, Jepang juga membantu coastal radar dan open satellite system.
Keduanya berguna untuk memonitor pergerakan nelayan dengan kapal kecil sehingga bisa segera dievakuasi jika ada kecelakaan laut. Selain itu alat tersebut juga dapat memantau pergerakan kapal luar yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.
“Rencananya akhir tahun, saat Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Abbe, untuk didiskusikan. Tahun depan, bisa dimulai pada tiga pulau pertama, yaitu Natuna, Sabang, Morotai,” ujarnya.
