Indonesia inisiasi pembentukan forum negara kepulauan

Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia dan the United Nations Development Program (UNDP) menginisiasi pembentukan forum kerja sama global antar negara pulau dan kepulauan.

Persiapan pembentukan forum tersebut menjadi bahasan utama Konferensi Negara Pulau dan Kepulauan yang diselenggarakan di Jakarta, 21-22 November, dan dihadiri oleh 18 negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan forum ini bertujuan untuk menjadi wadah pembahasan persoalan khas negara pulau dan kepulauan, usulan solusi, berikut akses pendanaan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia berinisiatif untuk membentuk forum ini.

“Kita perlu menyatukan visi, berbicara soal lingkungan, kemiskinan, sampah. Persoalan sampah plastik misalnya, itu sudah menjadi isu global,” kata Luhut pada Rabu di Jakarta.

Indonesia, kata Luhut, sudah merasakan betul berbagai tantangan sebagai negara kepulauan, salah satunya dampak perubahan iklim. Di antaranya tenggelamnya lebih dari 300 rumah dan hilangnya dua desa di pesisir pantai di Demak karena naiknya permukaan laut. Juga dua juta penduduk yang tinggal di wilayah utara Jakarta yang terus tertimpa banjir rob.

“Kita harus berkerja sama menghadapi persoalan perubahan iklim ini,” ujar Luhut.

Saat ini pemerintah Indonesia yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno tengah menjajaki sumber pendanaan untuk membantu menyelesaikan persoalan forum negara pulau dan kepulauan.

“Kita juga sedang mengembangkan blendid finance untuk membantu proyek di berbagai negara,” kata Luhut.

Luhut yakin, setelah forum terbentuk dan diskusi berjalan, akan lebih banyak lagi negara yang akan turut bergabung.

Pengamat kemaritiman Siswanto Rusdi mengatakan inisiatif pembentukan ini perlu diapresiasi meski bukan yang pertama. Sejumlah forum serupa sudah sejak lama dibentuk dan masih berjalan, di antaranya Pasific Small Island Developing State (PSIDS) dan The Carribean Community.

Ada banyak persoalan khas negara pulau dan kepulauan yang perlu dibahas dan diselesaikan. Khususnya Indonesia, riset soal kemaritiman dan negara kepulauan masih minim.

“Bahkan peta navigasi laut kita sudah lama tidak up date, itu riskan terjadi kapal karam karena kontur laut sudah banyak berubah, dan masing-masing rute harus punya petanya sendiri,” kata Siswanto.

Ke depan, kata Siswanto, sebagai inisiator Indonesia perlu merumuskan mekanisme pendanaan dan membuktikan bahwa Indonesia bisa membantu berbagai negara tersebut untuk mendapatkan akses dana.

Arif Havas Oegroseno mengatakan meski forum serupa sudah ada, forum negara pulau dan kepulauan tetap penting. Selain lebih bertataran global, perlu ada forum yang dapat menjadi rujukan kerja sama teknis maupun pembiayaan penanganan efek perubahan iklim.

Terlebih instrumen internasional yang mengatur mitigasi perubahan iklim seperti dokumen Kesepakatan Paris masih minim.

“Kita berharap ada kerja sama konkret, misalnya dalam bentuk pelatihan maupun trust fund untuk penanganan dampak perubahan iklim,” kata Arif.

Berbagai negara pulau dan kepulauan hadir dalam konferensi ini, yaitu Antigua & Barbuda, Bahrain, Kuba, Cyprus, Fiji, Guinea Bissau, Jamaica, Jepang, Madagaskar, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Saint Kitts and Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, dan Inggris.

Tahun depan, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri negara pulau dan kepulauan di Bali 4-8 Oktober mendatang.