Kebijakan fiskal pemerintah dukung ekonomi digital

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal yang disusun pemerintah diarahkan untuk mendukung dan mengikuti perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh.

Menurut dia, perkembangan ekonomi digital sudah tidak dapat terelakkan lagi terlihat dari meningkatnya transaksi daring dari 20 juta transaksi di tahun 2014 menjadi 70 juta transaksi di tahun lalu.

Ekonomi digital saat ini lebih banyak digerakkan oleh generasi milenial yang memiliki tiga karakteristik yaitu connected, confidence, dan creative.

“Kalau ketiga hal ini dikurung regulasi, maka negara telah zalim,” tegas Menteri Sri dalam seminar ekonomi digital di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, negara saat ini sedang meracik regulasi untuk mengembangkan ketiga karakteristik yang menjadi landasan ekonomi digital tersebut.

Menteri Sri menegaskan negara mengarahkan penggunaan anggaran dalam APBN untuk investasi sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

“Orang yang bisa menikmati aplikasi digital adalah yang bisa punya HP. Sementara yang tidak bisa beli akan semakin tertinggal. Kesenjangan itu yang akan kita kurangi,” lanjut dia.

Kesenjangan yang coba terus diatasi pemerintah, lanjut Menteri Sri, adalah pemerataan akses listrik. Daerah yang belum mempunyai akses listrik tidak akan mampu menikmati manfaat dari perkembangan ekonomi digital.

Selanjutnya, pemerataan akses pendidikan juga sebagai langkah untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia. Ide-ide pengembangan ekonomi secara digital, lanjut dia, hanya lahir dari orang-orang terdidik.

“Pemerintah harus bisa memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk bisa menciptakan kesempatan kerja dan realisasi ide-ide mereka menjadi produk yang bermanfaat bagi orang banyak,” tambah dia.

Perkembangan ekonomi digital, lanjut Menteri Sri, mampu memberikan demokratisasi ekonomi bagi UMKM yang bisa memasarkan produknya melalui platform digital dan punya kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lainnya.

Untuk itu, pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberdayakan UMKM melalui akses finansial lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa bersaing dan memasarkan produk berkualitas secara daring.

“Ekonomi yang sehat adalah yang tumbuh tinggi dan inklusif serta menyertakan banyak masyarakat untuk pemerataan kesejahteraan,” ungkap Sri.