JAKARTA
Tahun 2019 akan segera berakhir dengan goresan yang tidak mulus pada perekonomian Indonesia.
Berdasarkan catatan yang dihimpun Anadolu Agency, ekonomi Indonesia pada 2019 menghadapi sejumlah tantangan utama seperti defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Kinerja perdagangan Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November, masih belum menggembirakan dengan mencatatkan defisit sepanjang tahun 2019 sebesar USD3,11 miliar yang terdiri dari total ekspor Januari-November sebesar USD153,11 miliar sementara total impor USD156,22 miliar.
Meskipun masih mencatatkan defisit, namun mulai ada sedikit perbaikan dengan mengecilnya total defisit perdagangan, mengacu pada total defisit perdagangan hingga November 2018 yang mencapai USD7,62 miliar.
Pemerintah mengatakan kinerja perdagangan Indonesia tidak terlepas dari efek perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global sehingga membuat permintaan ekspor produk Indonesia dari negara mitra dagang utama melambat.
Upaya memperbaiki neraca perdagangan
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia masih membutuhkan waktu hingga tiga tahun ke depan untuk memperbaiki neraca perdagangan.
Menko Airlangga mengatakan defisit neraca perdagangan saat ini banyak berasal dari besarnya impor migas sehingga pemerintah mencanangkan program untuk mengurangi defisit migas dengan meningkatkan lifting migas, menjalan program biodiesel, dan membangun pabrik petrokimia.
“Pada 2020 akan ada implementasi B30 serta mulai memproduksi B100 untuk mengurangi impor BBM, dan juga finalisasi pembangunan Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) untuk mengurangi impor petrokimia,” jelas Menko Airlangga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan pemerintah sedang mempersiapkan strategi untuk mendorong ekspor melalui revisi kebijakan serta menyelesaikan perundingan-perundingan perdagangan internasional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Dia mengatakan pemerintah juga mendorong kemudahan dunia usaha serta perizinan untuk UMKM yang diharapkan bisa menciptakan pelaku usaha baru dan memperbaiki neraca perdagangan.
Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah untuk mencegah membanjirnya produk-produk impor, terutama melalui perdagangan online atau ecommerce, yang membuat daya saing produsen dalam negeri berkurang.
Pada 23 Desember lalu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyesuaikan nilai pembebasan (de minimis) bea masuk atas impor barang kiriman melalui e-commerce dari sebelumnya USD75 menjadi USD3 per kiriman, sebuah kebijakan untuk mengurangi impor sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula sekitar 27,5 persen - 37,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP atau PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi kisaran 17,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan berdasarkan catatan dokumen impor, terdapat kenaikan barang kiriman impor melalui e-commerce pada 2019 menjadi 49,69 juta paket dengan nilai USD800 juta,
Angka tersebut meningkat 254 persen dari tahun 2018 yang sebanyak 19,57 juta paket dan juga meningkat 814 persen dari tahun 2017 yang sebanyak 6,1 juta paket.
Heru menjelaskan bahwa keluarnya kebijakan tersebut karena pemerintah memerhatikan masukan dari pengrajin dan produsen barang-barang yang saat ini banyak dibanjiri produk impor seperti produk tas, sepatu, dan garmen yang menyebabkan produksi dalam negeri kalah saing.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengapresiasi kebijakan pemangkasan nilai pembebasan (de minimis) bea masuk atas impor barang kiriman melalui e-commerce dapat sedikit membantu menekan impor.
“Tapi untuk menekan impor khususnya impor barang konsumsi secara signifikan sepertinya belum bisa,” tambah dia.
Bhima mengatakan impor barang konsumsi juga banyak disumbang dari bahan pangan.
Sementara itu, efek kebijakan ini terhadap penerimaan pajak dan bea masuk menurut Bhima juga masih terbatas karena sumbangan pajak yang terbesar berasal dari industri manufaktur sekitar 30 persen dari total penerimaan pajak.
“Jadi untuk mengharapkan penerimaan dari e-commerce tidak akan mampu menggantikan sektor utama karena porsi e-commerce masih 1-2 persen dari total penjualan ritel nasional,” jelas Bhima kepada Anadolu Agency, Senin.
Fokus dorong industrialisasi dan manufaktur
Bhima mengatakan untuk memperbaiki kinerja perdagangan pada 2020, pemerintah sebaiknya fokus mendorong industrialisasi agar produk ekspor yang dihasilkan bisa memiliki nilai tambah.
“Upaya ini untuk menghindari jebakan harga komoditas secara terus menerus,” ujar Bhima.
Bhima juga mengatakanpada sisi impor pemerintah perlu menekan impor migas melalui konsistensi kebijakan B30, pembangunan kilang minyak, dan lebih banyak memanfaatkan gas domestik.
Selain itu, Bhima mengatakan pemerintah juga perlu terus memperkuat sektor manufaktur demi mewujudkan mimpi menjadi negara maju pada 2045 mendatang.
Dia mengatakan apabila industrialisasi dan manufaktur bisa dipacu, maka dapat menghasilkan serapan tenaga kerjanyang lebih tinggi serta memberikan nilai tambah terhadap produk-produk Indonesia yang diekspor.
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai bahwa Indonesia sudah terlalu lama meninggalkan sektor industri manufaktur sehingga sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan di sektor ini.
“Struktur perekonomian Indonesia bergantung pada komoditas, sementara secara global saat ini permintaan dan harga turun,” kata Piter.
Oleh karena itu, dia mengatakan pada 2020 Indonesia sudah tidak bisa lagi berharap pada ekspor komoditas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi 2020 masih melambat
Sejalan dengan neraca perdagangan yang tidak memuaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 juga melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2018.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2019 berdasarkan data BPS hanya tumbuh 5,02 persen, lebih lambat dari pertumbuhan pada triwulan III tahun 2018 yang sebesar 5,17 persen.
Melambatnya pertumbuhan ini menyebabkan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melambat hingga keluar dari zona 5 persen, menjadi hanya sekitar 4 persen sebagaimana yang diproyeksikan oleh beberapa lembaga internasional.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya sebesar 4,9 persen yang akan terus melambat hingga 4,6 persen pada 2022 dan merupakan yang terendah sejak 2015 lalu.
Dalam laporannya, Bank Dunia mengingatkan adanya potensi aliran modal keluar sebagai dampak dari risiko global termasuk perang dagang.
Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia rentan terdampak pelemahan ekonomi China yang merupakan mitra dagang utama. Setiap 1 persen pelemahan ekonomi China, bisa berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,33 persen.
Moody’s Investors Service pada 4 Desember lalu bahkan memprediksi ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5 persen hingga 2021 mendatang.
Managing Director and Chief Credit Officer Moody’s Investors Service Michael Taylor mengatakan pada tahun ini hanya akan tumbuh 4,9 persen kemudian pada 2020 sebesar 4,7 persen dan menjadi 4,8 persen pada 2021.
Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Taylor karena sifat alami ekonomi Indonesia yang didorong oleh konsumsi domestik sehingga pertumbuhannya menjadi sedikit moderat.
“Ada beberapa dampak ekonomi akibat perang dagang terutama melalui harga komoditas yang turun sehingga berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia,” jelas Taylor.
Taylor menjelaskan meskipun harga komoditas masih di atas harga terendahnya, tetapi telah membebani pertumbuhan ekspor dan kepercayaan konsumen.
Lembaga riset Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memproyeksikan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5 persen atau hanya 4,8 persen.
Bhima mengatakan pemerintah harus lebih siap menghadapi turbulensi dengan stimulus fiskal yang lebih besar untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi prematur.
Dia juga berharap pemerintah dapat memikirkan kembali kenaikan pos tarif yang berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia.
Bank Indonesia masih optimistis
Di tengah maraknya pesimisme dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020, Bank Indonesia justru meyakini ekonomi pada 2020 akan jauh membaik dan akan berada di kisaran 5,1-5,5 persen dengan titik tengah sasaran 5,3 persen.
Faktor pertama pendorongnya, kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada 19 Desember lalu, adalah ekonomi global pada 2020 yang akan membaik dari 3 persen pada 2019 menjadi 3,1 persen pada 2020.
“Kami lihat risiko akan membaik terutama dengan adanya kesepakatan perundingan perdagangan AS dengan China,” jelas Perry di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, walaupun belum sampai ke tahap implementasi kesepakatan, namun perkembangan tersebut bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi ekspor.
Perry menambahkan faktor kedua membaiknya ekonomi Indonesia pada 2020 adalah karena adanya stimulus fiskal pemerintah dan penyaluran bantuan sosial yang jumlahnya lebih tinggi sehingga menopang stabilnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
“Sumber pertumbuhan ketiga adalah perbaikan investasi, khususnya non-bangunan, sejalan dengan kebijakan reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah,” imbuh dia.
Kemudian faktor pertumbuhan ekonomi keempat adalah kebijakan BI yang akomodatif karena BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali pada tahun ini dan juga dua kali menurunkan Giro Wajib Minimum sebanyak dua kali dan juga relaksasi kebijakan makroprudensial yang akan terus dilakukan untuk mendorong perekonomian Indonesia.
“Empat faktor ini yang kami jadikan pertimbangan dan dasar optimisme kami pada tahun depan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dari tahun ini,” ungkap Perry.
Sementara itu, untuk tahun 2019 Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi akan sebesar 5,1 persen dengan membaiknya pertumbuhan pada triwulan IV dibandingkan triwulan III karena konsumsi rumah tangga yang masih cukup bagus dan juga adanya ekspansi fiskal.
news_share_descriptionsubscription_contact
