Muhammad Latief
JAKARTA
Jumlah penduduk Muslim yang besar tidak membuat ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia, ujar seorang pejabat senior pemerintahan, Rabu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sejak kemunculannya pada dekade 90-an perkembangan aset keuangan syariah hingga kini sulit melewati angka 5 persen.
Perkembangan keuangan syariah Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia yang asetnya sudah 20 persen dari aset keuangan nasional.
“Dunia keuangan syariah seolah jalan di tempat. Sulit sekali aset keuangan syariah melewati angka 5 persen,” ujar Menteri Bambang dalam High Level Discussion Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia, di Jakarta.
Penyebabnya, menurut Menteri Bambang, karena sektor keuangan syariah belum bisa berafiliasi dengan sektor riil.
Karena itu, dia mengatakan perlunya pengembangan ekosistem ekonomi syariah.
Ini berarti rantai pasokan di sektor hulu, yaitu industri yang menyediakan produk-produk halal, hingga hilir dengan dukungan lembaga keuangan syariah.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, industri halal nasional bahkan tertinggal dengan negara lain di Asia yang memiliki populasi Muslim lebih kecil.
Thailand misalnya, telah mengekspor 25 persen bumbu halal. Australia bahkan sudah menjadi pengekspor daging halal terbesar.
Jepang dan Korea Selatan juga sudah membangun pariwisata dan kuliner halal yang mampu memikat wisatawan dari negara-negara muslim.
Menurut Perry, Indonesia harus mengembangkan lima aspek penting agar bisa menjadi pemain industri halal dunia: dukungan pemerintah, pencanangan program nasional dan pembentukan badan khusus, fokus pada pengembangan keunggulan komparatif, serta menyinergikan potensi dan kemampuan lembaga pemerintah serta unsur lain.
Perkuat ‘branding’ produk halal
Menurut Menteri Bambang, pengembangan industri syariah akan bisa berkontribusi mengatasi neraca pembayaran negatif yang sering dihadapi Indonesia.
Menurut dia, industri syariah bisa menjadi salah satu solusi menyeimbangkan neraca dagang dengan menggenjot ekspor produk halal.
“Bagaimana industri halal bisa membantu mengurangi defisit? Tidak ada cara lain dengan meningkatkan ekspor produk dan jasa halal," kata Menteri Bambang.
Industri syariah, menurut Menteri Bambang, harus terkait dengan daya saing produk manufaktur nasional, industri apa yang paling kompetitif dengan ekspor tertinggi.
Fokus pengembangan industri halal berawal dari sektor manufaktur yang sudah mempunyai daya saing internasional. Produk itulah yang kemudian dicitrakan sebagai produk halal dari Indonesia.
“Industri pengolahan makanan dan minuman kita paling kompetitif. Tinggal sekarang kita memperkuat branding, bahwa untuk produk makanan minuman Indonesia itu jadi produk halal,” ujar dia.
Setelah produk makan dan minuman, berikutnya bisa diikuti dengan garmen. Namun, langkah pertama agar garmen bisa menjadi andalan industri halal Indonesia adalah dengan menghentikan ketergantungan pada bahan baku impor.
Menurut Menteri Bambang, pengembangan industri tersebut adalah bagian dari peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Awalnya memang hanya industri keuangan, namun saat ini harus dikembangkan lebih besar mencakup industri yang lebih besar, termasuk sektor riil.
“Kita tidak bicara industri halal saja, tapi ekonomi syariah. Zakat infak sedekah termasuk, ini nantinya akan memperkuat umat dan memperbaiki kualitasnya hidupnya,” ujar dia.
Menurut Menteri Bambang, selain pengembangan produk, Indonesia juga harus menggarap pasar produk industri halal. Saat ini, tujuan ekspor produk halal Indonesia masih terpaku pada pasar dengan negara-negara yang tingkat perekonomiannya tinggi. Sementara ekspor ke negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi negara Islam dunia, masih sangat kecil.
Pelaku industri halal harus mengembangkan pasar ke negara Pakistan, Arab, dan Mesir dalam memasarkan produk halalnya. Negara-negara berpenduduk Muslim di Asia Tengah, Asia Timur, hingga Eropa bisa jadi sasaran pemasaran produk.
Selain itu, juga Afrika yang perekonomiannya sedang berkembang dan besar jumlah penduduknya.
“Tinggal kita fokuskan, apa yang mau kita garap yang kompetitif,” ujar dia.
Dukungan perbankan
Penasihat Komite Strategis dan Pusat Riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Buchori mengatakan pengembangan industri halal membutuhkan dukungan perbankan yang kuat.
Menurut dia, lembaga keuangan syariah harus melayani berbagai macam kalangan industri, mulai dari usaha mikro, kecil hingga perusahaan besar.
“Saat ini produk UMKM belum banyak menikmati produk bank syariah,” ujar dia.
Sementara, wacana pengembangan bank syariah besar saat ini terus bergulir. Bank syariah besar dan kuat setara dengan bank konvensional akan menciptakan trust (kepercayaan) dari kalangan industri maupun investor, karena mereka biasanya memili bank yang sudah proven.
Bank ini bisa dibentuk dari merger-merger bank milik pemerintah atau pun bank baru dengan modal asing maupun dalam negeri.
Saat ini total aset seluruh bank syariah di Indonesia mencapai Rp428,20 triliun. Rinciannya, aset bank umum Rp294,27 triliun dan Unit Usaha Syariah (UUS) senilai Rp133,93 triliun.
Jumlah bank umum syariah saat ini sebanyak 13 bank dan bank umum yang memiliki UUS sebanyak 21 bank.
“Saat ini ada keinginan agar membentuk bank syariah besar. Tapi OJK tidak bisa memproses sendirian, harus ada kementerian terkait,” ujar dia.
Menurut Perry, industri keuangan syariah tidak bisa hanya dilihat dari perkembangan perbankan saja. Namun ada produk lain, seperti surat berharga, saham dan jasa keuangan lain.
Dengan memasukkan produk keuangan lain itu, total aset industri halal di Indonesia sudah mencapai 32,5 persen. Keseluruhan aset ini terdiri dari pembiayaan dari bank syariah sebanyak Rp325 triliun, sukuk Rp552 triliun, ekuitas syariah Rp 5.683 triliun sehingga total itu sudah mencapai Rp 6.561 triliun.
“Jika dibandingkan dengan penerbitan surat berharga, kredit, totalnya sudah 32,5 persen. Ini baru pembiayaan keuangan syariah, belum keuangan sosialnya. Jadi bisa jauh lebih besar,” ujar dia.
Selain itu, prospek pengembangan industri halal juga tersebar di berbagai daerah. Misalnya pariwisata halal yang dikembangkan di lima wilayah yaitu Bali, Yogyakarta, Labuhan Bajo dan Mandalika.
Dengan pengembangan ini, industri keuangan syariah bisa keluar dari jebakan 5 persen.
