Presiden Jokowi ingin inflasi jadi 2%

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis, berharap agar inflasi dapat ditekan hingga 1-2 persen dari kondisi saat ini yang berada di kisaran 3,5 persen.

Presiden merinci, pada 2015 inflasi berada di angka 3,35 persen, kemudian di 2016 sebesar 3,02 persen, dan 2017 sebesar 3,61 persen. Dia melihat hasil ini sudah baik.

“Tapi kita ingin target kita semakin tahun semakin rendah. Tolong betul-betul kepada daerah baik gubernur, bupati, dan walikota agar bisa menjaga pasokan, terutama pangan,” tegas Presiden.

Presiden yang biasa disapa Jokowi tersebut mengatakan, pemerintah -- baik pusat ataupun daerah -- sering terjebak dalam rutinitas yang bersifat administratif, sedangkan kondisi riil di lapangan tidak terpantau.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah dapat mengetahui masalah dalam distribusi atapun infrastruktur yang masih jelek dan menyebabkan kurangnya pasokan. Jokowi juga meminta agar kekurangan pasokan pangan di suatu daerah dapat dipenuhi dari daerah lain yang surplus.

“Misalnya, Gubernur Jawa Timur telepon Gubernur Sulawesi Selatan untuk kirim beras. Kalau telepon kurang mantap, datangi. Paling terbang 1 jam setengah,” jelas Presiden.

Bupati dan walikota, menurut dia, juga dapat melakukan hal yang sama kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. “Jangan inflasi sudah tinggi tapi nggak ngerti, duduk manis di kantor,” tekan dia.

Presiden menekankan agar perdagangan antar daerah dapat dilihat sebagai hal yang penting agar kekurangan pasokan di suatu daerah dapat terpenuhi dari daerah lainnya.

Menurut dia, seringkali produksi di suatu daerah sangat besar. Namun karena tidak ada komunikasi dengan daerah lainnya, surplus produksi tidak dapat membantu daerah lainnya yang kekurangan pasokan sehingga inflasinya tinggi.

Kemudian juga Presiden meminta daerah memikirkan adanya pasar-pasar pengumpul, baik itu di provinsi, kabupaten, maupun kota sehingga petani tahu harus datang ke mana untuk menjual produksinya.

“Kalau memang perlu dibuat pasar induk. Kita ingin membikin pasar induk di provinsi-provinsi penghasil beras sebentar lagi,” ungkap Presiden.

Presiden pun mengkritik pola distribusi pangan yang ada saat ini. Seluruh surplus produksi beras yang ada di Sulawei atau Jawa dikirim ke pasar induk beras Cipinang. Setelah itu, baru dikirim ke daerah yang membutuhkan di timur Indonesia. Pola seperti itu, kata dia, membuat biaya transportasi membengkak.

“Ini yang tidak pernah kita hitung. Sehingga penting dibangun pasar induk yang lain sehingga tidak ada biaya transportasi lagi dari Sulsel kirim ke Jakarta, terus dikirim balik lagi ke Sulawesi dan provinsi lain,” urai Jokowi.

Presiden juga menginstruksikan kepada kepolisian agar tidak bertindak repsresif dalam upaya menjaga pasokan pangan di lapangan. Menurut dia, menimbun pasokan di daerah yang memiliki inflasi stabil, bukan merupakan masalah.

“Yang jadi masalah kalau menimbun barang sehingga membuat harganya melonjak naik. Stok itu juga perlu. Mekanisme pasar harus tetap kita jaga. Tapi kalau ada yang merusak harga dengan cara menimbun dan sebabkan inflasi, itu yang harus dikejar,” lanjut Jokowi.

Presiden mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata di atas 5 persen akan menjadi tidak berarti apabila inflasi tinggi melampaui pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi tumbuh 5 persen tapi inflasi 9 persen, rakyat tekor 4 persen. Yang benar itu pertumbuhan ekonomi 7 persen, inflasinya 2 persen. Itu baru rakyat dapat merasakan,” imbuh Presiden.