Pembiayaan utang pemerintah Juli capai Rp519 triliun

JAKARTA

Pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp519,2 triliun hingga akhir Juli 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang tersebut tumbuh sangat signifikan yakni 118,1 persen dari Rp238 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

“Realisasi ini mencapai 42,5 persen dari target pembiayaan utang pemerintah yang mencapai Rp1.220,5 triliun,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa.

Dia menguraikan secara rinci total pembiayaan utang tersebut terdiri dari surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp513,41 triliun dan juga realisasi pinjaman neto sebesar Rp5,81 triliun.

Dia mengatakan pembiayaan SBN tumbuh 110,1 persen secara tahunan hingga akhir Juli.

Realisasi SBN sebesar Rp513,41 triliun setara dengan 43,7 persen dari target penerbitan SBN Rp1.173,7 triliun.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerbitan SBN tidak seluruhnya berasal dari pasar, karena terdapat SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia sebesar Rp42,96 triliun berdasarkan skema Surat Keputusan Bersama (SKB) pertama yang disepakati pada April lalu.

Kemudian berdasarkan SKB kedua yang disepakati pada Juli lalu, BI telah membeli Rp82,1 triliun untuk kebutuhan public goods dan Rp22 triliun untuk kebutuhan non-public goods dengan bunga 1 persen di bawah reverse repo.

Dia mengatakan peningkatan pembiayaan utang ini untuk menutupi penerimaan negara yang rendah karena hingga Juli baru mencapai Rp922,2 triliun atau 54,3 persen dari pagu dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp1.699,9 triliun.

Sementara itu, kebutuhan pemerintah untuk belanja mencapai Rp2.739,2 triliun termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja hingga Juli sudah mencapai Rp1.252,4 triliun atau 45,7 persen dari pagu anggaran.

“Defisit anggaran hingga Juli sudah mencapai Rp330,2 triliun atau 2,01 persen dari PDB,” jelas dia.

Menteri Sri Mulyani menambahkan realisasi defisit anggaran tersebut sudah mencapai 31,8 persen dari proyeksi defisit hingga akhir tahun yang sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB. Selain itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp147,4 triliun.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pembiayaan utang ini juga dipakai untuk pembiayaan investasi pemerintah melalui BUMN sebesar Rp9,5 triliun hingga akhir Juli 2020.

Realisasi pembiayaan investasi tersebut mencapai 30,2 persen dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp31,5 triliun.

Pemerintah juga berinvestasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp7 triliun atau 16,7 persen dari total pagu Rp42 triliun.

Pencairan investasi melalui penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada PLN, Hutama Karya, dan PNM. Sementara investasi untuk BLU diberikan kepada LPDB UMKM.

“Pemerintah juga memberikan pinjaman sebesar Rp500 miliar atau 8,6 persen dari pagu Rp5,8 triliun,” imbuh dia.

Kemudian, pemerintah juga memberikan kewajiban penjaminan sebesar Rp400 miliar atau 71,3 persen dari pagu Rp600 miliar dan pembiayaan lain sebesar Rp200 miliar atau 0,2 persen dari pagu Rp70,6 triliun.