Pemerintah dan BI pastikan inflasi Lebaran terkendali

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah dan Bank Indonesia memastikan selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini inflasi akan terkendali.

Kedua lembaga negara itu menilai berdasarkan data yang dikeluarkan BPS bahwa inflasi Mei hanya 0,21 persen dan secara year to year sebesar 3,23 persen masih sesuai dalam rentang target sasaran inflasi 3,5 plus minus 1 persen.

Kepala Grup Riset Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Reza Anglingkusumo dalam diskusi media di Jakarta, Selasa, mengatakan, inflasi Indonesia sebagai salah satu indikator ekonomi makro pada Ramadan tahun ini relatif baik.

“Inflasi terjaga rendah karena inflasi harga yang ditetapkan pemerintah dan makanan dengan harga bergejolak (volatile food) juga rendah,” ungkap dia.

Secara spasial, inflasi yang terjaga ini menurut dia terjadi di seluruh Indonesia. Reza mengungkapkan bahwa tidak ada provinsi yang alami inflasi di atas 4,5 persen.

“Rata-rata inflasi di daerah sebesar 2,5-3,5 persen. Ini artinya inflasi rata-rata terkendali,” urai Reza.

Untuk inflasi volatile food secara spasial menurut dia juga terjaga di bawah 5 persen, meskipun masih ada beberapa provinsi yang perlu waspada seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DI Yogyakarta, NTB, dan Sulawesi Selatan dengan inflasi volatile food di atas 5 persen.

Inflasi volatile food menurut dia terjaga rendah karena pada beberapa komoditas mengalami inflasi di bawah rata-rata historis dalam 3 tahun terakhir seperti beras, cabai, dan bawang putih sehingga stok terkendali.

“Terkendalinya inflasi pangan ini kerja sama banyak pihak yakni pemerintah pusat, daerah, dan BI,” ujar dia.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penguatan regulasi, kebijakan pasokan, stabilisasi harga, pergudangan dan lain-lain. “Kemudian berbagai koordinasi telah dilakukan di pusat termasuk pemantauan dan upaya khusus seperti operasi pasar,” lanjut Reza.

Asisten Deputi Moneter Kemenko Perekonomian Edi Pambudi mengatakan persoalan inflasi di Indonesia unik karena banyak faktor yang memengaruhi seperti distribusi, infrastruktur, dan produksi, bukan hanya supply demand.

“Oleh karena itu perlu ada langkah bersama. Sejak tahun lalu ada Keppres nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi secara kelembagaan kita bersinergi,” lanjut Edi.

Persoalan inflasi menurut dia terus dibahas termasuk dengan memadukan kebijakan yang bisa berdampak pada inflasi secara keseluruhan.

“Sekarang ada 552 TPID sehingga kita bisa bersinergi dan bekerja sama ke seluruh level daerah serta bisa mendeteksi kalau mulai timbul gangguan inflasi yang biasanya karena volatile food,” jelas Edi.

Perubahan kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah menurut dia sudah mengarah pada kondisi inflasi rendah dan stabil.