Pemerintah klaim pertumbuhan ekonomi makin berkualitas

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini lebih berkualitas dan mampu menekan masalah sosial.

Staf ahli presiden bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan sejak 2015-2019, pertumbuhan ekonomi mampu menekan tiga masalah sosial sekaligus, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

“Artinya, terjadi pendalaman kualitas pembangunan,” ujar Erani, dalam siaran persnya, Senin.

Erani mengatakan publik masih fokus melihat angka pertumbuhan ekonomi yang masih satgnan di angka lima persen, tanpa melihat dampak lebih dalam terhadap indikator lainnya. Seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja meluncurkan data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen pada Maret.

Perkembangan ini sekaligus mengkonfirmasi pemenuhan target angka kemiskinan pada APBN-2019 sebesar 8,5-9,5 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 turun menjadi 5,01 persen dan diproyeksi di bawah 5 persen pada rilis BPS berikutnya.

Ketimpangan di Indonesia juga menurun, menjadi 0,382 pada Maret 2019 dari 0,389 pada Maret 2018. Sehingga dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin turun sekitar 810 ribu jiwa.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,07 persen pada triwulan I/2019, maka dapat dikatakan bahwa 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi sekitar 159 ribu penduduk miskin, ujar Erani.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan menjadi satu kesatuan dari program pemerintah yang diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah juga menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen sejak 2018 untuk mendukung pengembangan usaha kecil,” ujar dia.