İqbal Musyaffa
22 Mei 2018•Update: 22 Mei 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pertumbuhan ekspor yang sekitar sembilan persen lebih rendah dari pertumbuhan impor yang mencapai 30 persen membuat pemerintah segera mengeluarkan insentif fiskal untuk menggenjot ekspor.
Hal tersebut terlihat dari neraca perdagangan yang kembali mengalami defisit pada April sebesar USD1,62 miliar. Sejak Januari hingga April, neraca perdagangan Indonesia baru satu kali mengalami surplus, yakni pada Maret sebesar USD1,09 miliar.
Pada Januari neraca perdagangan mengalami defisit USD0,68 miliar dan pada Februari besaran defisit neraca perdagangan sebesar USD0,12 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi peraturan pemerintah tentang kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi di Jakarta, Selasa, mengatakan sedang menggodok beberapa insentif.
Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan insentif tax holiday untuk investasi di atas Rp500 miliar. Dan menurut dia, pemerintah sedang menggodok tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar.
“Kita juga sedang buat untuk para pengusaha eksportir dengan labor intensive untuk memberikan semacam mini tax holiday,” ungkap Menteri Sri.
Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menurunkan perpajakan kepada industri kecil dan industri digital. “Ada beberapa kombinasi yang akan kita lihat potensi kekuatan dari ekonomi kita,” lanjut dia.
Pertumbuhan impor yang melampaui ekspor menurut dia sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena mayoritas impor adalah barang baku dan barang modal. Untuk itu, pemerintah juga akan menggunakan instrument fiskal untuk mendukung investasi, simplifikasi, dan pengurangan hambatan bisnis.
Penerimaan negara, menurut Menteri Sri, bukan hanya untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara saja, melainkan juga akan digunakan sebagai instrumen insentif untuk menjaga perekonomian dan memperbaiki struktur ekonomi khususnya neraca pembayaran dari sisi transaksi berjalan.
“Pemerintah akan terus perbaiki manajemen APBN sehingga tidak hanya kredibel, tapi aktif dan kontributif dalam mengelola ekonomi Indonesia,” imbuh dia.
Instrumen APBN menurut dia akan digunakan secara selektif untuk stabilisasi, alokasi, dan distribusi guna menyelesaikan masalah kemiskinan, pemerataan, dan menjadi pondasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
