Sanksi AS pada perusahaan sawit Malaysia kental unsur persaingan dagang

JAKARTA

Pengamat mengatakan sanksi yang diberikan oleh Kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS berupa larangan pembongkaran komoditas ekspor terhadap perusahaan sawit Malaysia FGV Holding lebih kental bermuatan unsur persaingan dagang dibandingkan benar-benar memperjuangkan masalah ketenagakerjaan.

Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan Amerika Serikat memiliki produk minyak nabati dari kedelai sehingga ekspansi produk sawit ke negara tersebut akan mengancam kelangsungan industri minyak nabati lokal.

“Indonesia juga pernah dituduh melakukan praktik antidumping untuk produk biodiesel,” jelas Dendi kepada Anadolu Agency, Jumat.

Oleh karena itu, dia menilai sanksi tersebut merupakan langkah AS untuk merestriksi perdagangan minyak kelapa sawit yang mengancam minyak nabati lokal.

“Sanksi tersebut bisa berdampak pada industri sawit Indonesia juga, tapi pasar Amerika Serikat buat Indonesia itu kecil sekali sehingga dampak ke industri juga kecil,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Dendi mengatakan Indonesia cukup punya taji untuk melawan tudingan dari berbagai negara terhadap produk sawit dari sisi diplomasi, sehingga walaupun pasar sawit Indonesia di AS kecil, para pemangku kepentingan sawit Indonesia siap memperjuangkan kepentingannya.

“Pasti akan ada sikap juga dari pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri kalau sampai ada hambatan ekspor untuk Indonesia,” tambah Dendi.

Dendi mengatakan isu persaingan dagang lebih terasa dalam kasus ini dibandingkan benar-benar isu ketenagakerjaan yang menjadi alasan dari sanksi tersebut.

JAKARTA

“Indonesia juga pernah dituduh melakukan praktik antidumping untuk produk biodiesel,” jelas Dendi kepada Anadolu Agency, Jumat.

Oleh karena itu, dia menilai sanksi tersebut merupakan langkah AS untuk merestriksi perdagangan minyak kelapa sawit yang mengancam minyak nabati lokal.

“Sanksi tersebut bisa berdampak pada industri sawit Indonesia juga, tapi pasar Amerika Serikat buat Indonesia itu kecil sekali sehingga dampak ke industri juga kecil,” lanjut dia.

“Pasti akan ada sikap juga dari pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri kalau sampai ada hambatan ekspor untuk Indonesia,” tambah Dendi.

Dendi mengatakan isu persaingan dagang lebih terasa dalam kasus ini dibandingkan benar-benar isu ketenagakerjaan yang menjadi alasan dari sanksi tersebut.