Swasta diyakinkan bisa kelola infrastruktur penting

Muhammad Latief

JAKARTA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakinkan bahwa, swasta bisa ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia, dengan skema public private partnership (PPP).

Kebijakan di Indonesia, menurutnya, tidak melarang swasta dalam pengelolaan infrastruktur penting dalam bentuk kerjasama terbatas.

“PPP itu common di dunia. Kita kelola untuk kerjasama terbatas, bukan dijual,” ujar Menteri Budi seusai berbicara pada “Indonesia Economic Forum 2017” di Jakarta Kamis.

Saat ini, kata Menteri Budi, kondisi Indonesia cukup menjanjikan untuk pengembangan bisnis di sektor swasta maupun yang bekerjasama dengan pemerintah. Pertumbuhan ekonominya lebih dari 5 persen, inflasi sekitar 3,5 persen dan apresiasi dari Bank Dunia serta lembaga pemeringkat internasional.

Pihaknya membuka luas pengelolaan infrastruktur transportasi pada sektor swasta, salah satunya adalah menawarkan pengelolaan 20 pelabuhan dan 10 bandara.

Kini pihaknya sedang menyusun aturan dan segera meminta persetujuan pada Menteri Keuangan

Dari yang ditawarkan, empat pelabuhan di antara sudah mendapatkan pengelola. Satu unit pelabuhan di Probolinggo, Jawa Timur dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan tiga unit lain dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pelindo.

“Tadinya mau konservatif, by law BUMN kan bisa tanpa lelang. Tapi saya ingin lelang terbuka,” ujar dia.

Bandara-bandara yang akan dikelola bersama swasta antara lain Raden Intan, Lampung; Bandara Tjilik Riwet, Kalimantan Tengah, Bandara Internasional Hanandjoedin, Kepulauan Riau, Bandara Fatmawati, Bengkulu, Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara; Bandara Samarinda, Kalimantan Timur,

Kemudian Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Bandara Haluoleo, Kendari dan Bandara Sentani, Jayapura.

Sedangkan untuk pelabuhan antara lain di Probolinggo, Jawa Timur, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sintete, Kalimantan Barat dan Wangapu, Nusa Tenggara Timur.

Menteri Budi mengaku sudah informasi ada pihak swasta yang tertarik untuk menjadi pengelola di Pelabuhan Sinteta dan Pelabuhan Bima.

“Swasta sudah tahu kriterianya bandara menguntungkan, yaitu yang volumenya banyak.”