Iqbal Musyaffa
17 Juni 2020•Update: 17 Juni 2020
JAKARTA
Pemerintah mengatakan, pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 difokuskan untuk perbaikan ekonomi nasional yang pada tahun ini terhantam oleh penyebaran Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2021 diharapkan bisa menjadi dasar untuk bisa memulihkan perekonomian.
Dia menjelaskan asumsi dasar tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 4,4 hingga 5,5 persen dengan inflasi 2 hingga 4 persen. Kemudian tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56 persen.
“Nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.900-Rp15.300 per USD dan harga minya mentah Indonesia (ICP) sebesar USD40-USD50 per barel,” ujar Febrio dalam diskusi virtual, Rabu.
Sementara itu, Febrio mengatakan lifting minyak bumi ditetapkan dalam kisaran 677 ribu hingga 737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1,085 juta hingga 1,173 juta barel setara minyak per hari.
“Keinginan keluar dari middle income trap dalam jangka panjang menjadi landasan penyusunan KEM PPKF,” ungkap Febrio.
Oleh karena itu, dia mengatakan APBN 2021 diharapkan mampu mendukung keinginan tersebut sehingga bisa menjadi negara maju pada 2045.
“Dengan tema tersebut, maka arah kebijakan fiskal 2021 adalah untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi yang sudah dimulai sejak 2020,” jelas dia.
Febrio menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2021 juga untuk memperkuat pondasi agar bisa keluar dari jebakan kelas menengah, sehingga kebijakan fiskal 2021 tidak berdiri sendiri karena menjadi bagian dari kebijakan fiskal jangka menengah yang fokus untuk pemulihan ekonomi melalui konsolidasi fiskal secara bertahap.
“Penyusunan KEM PPKF 2021 dilakukan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, sehingga apa yang kita lakukan di 2020 ini memang akan menentukan apa yang bisa kita lakukan di 2021,” tambah Febrio.
Febrio menambahkan kondisi pada 2020 akan menjadi garis pokok (baseline) arah perekonomian 2021.
Pada 2020 ini Febrio mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai mengarah pada skenario sangat berat dengan perkiraan kontraksi 0,4 persen sehingga langkah dan kebijakan penanganan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar dampak buruk bisa diminimalisasi.
