Targetkan 1 juta rumah, pemerintah: 582.638 unit sudah terbangun

Hayati Nupus

JAKARTA

Pemerintah mengatakan dari target satu juta unit rumah tahun ini, 582.638 di antaranya sudah terbangun per 20 Agustus 2018.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid mengatakan target ini lebih tinggi ketimbang target tahun lalu sebesar 904.758 unit dan 2016 805.169 unit.

“Kami optimistis karena masih punya waktu 4,5 bulan, insyaallah di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60-70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Khalawi, baru baru ini, di Jakarta.

Khalawi mengatakan pemerintah tengah membahas revisi aturan soal hunian berimbang antara rumah menengah atas dan MBR, agar program satu juta rumah lekas tercapai.

Tahun ini, kata Khawali, pemerintah lebih banyak membangun rumah khusus di Indonesia Timur, sebanyak 60 persen, dan sisanya di wilayah Indonesia sebelah barat.

Sementara itu Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan ada empat tantangan untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layakk huni, terutama yang terjangkau MBR. Pertama, tingkat keterjangkauan MBR masih rendah.

Kedua, kata Lana, ketersediaan dana terkait skema pembiayaan rumah bagi MBR terbatas. Ketiga, akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan masih terbatas, dan keempat, sumber pembiayaan perumahan untuk MBR masih bersifat jangka pendek.

“MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun kesulitan akses, oleh karena itu pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayan rumah bersubsidi,” kata Lana.

Hayati Nupus

JAKARTA

Pemerintah mengatakan dari target satu juta unit rumah tahun ini, 582.638 di antaranya sudah terbangun per 20 Agustus 2018.

Khalawi mengatakan pemerintah tengah membahas revisi aturan soal hunian berimbang antara rumah menengah atas dan MBR, agar program satu juta rumah lekas tercapai.

Tahun ini, kata Khawali, pemerintah lebih banyak membangun rumah khusus di Indonesia Timur, sebanyak 60 persen, dan sisanya di wilayah Indonesia sebelah barat.

“MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun kesulitan akses, oleh karena itu pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayan rumah bersubsidi,” kata Lana.