Fatma Zehra Solmaz
22 April 2026•Update: 22 April 2026
Turkiye menilai penyelenggaraan KTT iklim COP31 di Antalya akan menjadi titik awal era baru kerja sama global yang lebih inklusif, dengan penekanan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal dalam upaya penanganan krisis iklim.
Menteri Lingkungan, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turkiye Murat Kurum menyampaikan hal itu saat membuka Dialog Iklim Petersberg ke-17 di Berlin. Ia menyoroti dampak krisis global yang saling tumpang tindih dengan darurat iklim serta pentingnya multilateralisme dan investasi pada energi alternatif.
Kurum mengatakan gangguan pasokan energi belakangan ini menunjukkan bahan bakar fosil tidak menjamin ketahanan energi, sehingga diversifikasi sumber energi dan percepatan investasi energi bersih menjadi kunci stabilitas dan ketahanan.
Ia menyebut Turkiye telah melipatgandakan produksi energi terbarukan dalam satu dekade terakhir dan menarik investasi lebih dari 10 miliar dolar AS sejak 2022, dengan target tambahan 20 miliar dolar AS hingga 2030.
Turkiye juga menargetkan penambahan kapasitas energi terbarukan sedikitnya 8 gigawatt per tahun hingga 2035.
Menurutnya, sejak krisis energi 2022, Turkiye telah menyetujui kapasitas penyimpanan energi yang melebihi total seluruh negara Uni Eropa.
Sebagai presiden COP31, Kurum mengatakan Turkiye menargetkan proses yang lebih terlembaga dan berorientasi hasil melalui dialog, kompromi, dan aksi nyata.
Ia menguraikan sembilan prioritas utama, yakni pengelolaan nol limbah dan ekonomi sirkular, pasokan energi bersih dan aman, dekarbonisasi industri, daya saing berkelanjutan, perlindungan laut dan ekosistem, ketahanan pangan, pertanian tahan iklim, kota tangguh, serta partisipasi generasi muda.
Kurum menekankan negara maju harus memenuhi komitmen pendanaan iklim, termasuk memperkuat dukungan bagi Green Climate Fund dan dana penanganan kerugian dan kerusakan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan langkah dengan peta jalan “The Baku to Belem Roadmap” senilai 1,3 triliun dolar AS.
Kurum menyebut Turkiye dan Australia memiliki visi bersama dalam penyelenggaraan COP31, dengan Antalya diharapkan menjadi tuan rumah forum yang mendorong kerja sama luas dan inklusif.
“Ada visi bersama untuk keberhasilan antara Turkiye dan Australia. Kami menggabungkan perspektif, kapasitas, dan hubungan yang berbeda untuk mendukung COP31. Satu-satunya hal yang tidak bisa kami ubah adalah perbedaan waktu,” ujarnya.
Ia menambahkan Turkiye akan melanjutkan capaian penting dari Baku di Azerbaijan dan Belem di Brasil, serta bekerja sama dengan Ethiopia sebagai tuan rumah berikutnya untuk memastikan kesinambungan antar-KTT dan memberi perhatian pada kebutuhan Afrika.
Turkiye, lanjutnya, juga akan bekerja sama dengan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil untuk menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan nyata.
Kurum menegaskan peran Turkiye sebagai “fasilitator konstruktif” dalam berbagai krisis geopolitik di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan akan menjadi pendekatan dalam proses COP31.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian energi berbasis sumber bersih, seraya menyebut hampir 60 persen kapasitas terpasang Turkiye kini berasal dari energi terbarukan, serta komitmen mencapai target nol emisi pada 2053.
Kurum menyoroti pentingnya pembangunan kota tahan iklim, merujuk pada rekonstruksi 455.000 rumah dalam dua tahun pascagempa 6 Februari 2023, yang dinilainya dapat menjadi contoh global.
Ia juga menekankan meningkatnya dampak perubahan iklim dan pentingnya meningkatkan kesadaran publik, terutama di kalangan generasi muda.
Kurum menambahkan Turkiye memegang presidensi COP31 sementara Australia memimpin negosiasi, dengan koordinasi erat dalam setiap pengambilan keputusan.
Ia mengundang seluruh negara untuk menghadiri KTT yang dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November di Antalya, yang diharapkan menjadi titik balik menuju tatanan global yang lebih inklusif dan efektif.
KTT COP31 diperkirakan akan dihadiri perwakilan dari sekitar 197 negara untuk memperkuat upaya membatasi pemanasan global, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mengimplementasikan Perjanjian Paris.