31 Agustus 2017•Update: 05 September 2017
Pizaro Gozali
JAKARTA
Kekerasan berkelanjutan terhadap etnis Rohingya yang memanas beberapa hari belakangan ini melahirkan kecaman banyak pihak. Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan agar keanggotaan Myanmar di Asian Parliamentary Assembly (APA) dicabut sebagai bentuk protes.
"Crimes against human rights terus berulang. Myanmar harus di-suspend [dicabut] dari APA," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf, kepada Anadolu Agency di Jakarta, Kamis.
Menurut Nurhayati, yang terjadi di Rakhine tidak layak disebut perang maupun konflik karena posisi etnis Rohingya sangat tidak berdaya.
"Ini lebih pantas disebut ketidakadilan terhadap etnis Rohingya sehingga terjadi ethnic cleansing," ujar wanita yang juga duduk sebagai Presiden International Humanitarian Law atau IHL ini.
Nurhayati menegaskan, pelanggaran HAM di Rohingya harus segera dihentikan. "Kalau tidak, kita minta Dewan Keamanan PBB untuk hadir," tegas dia.
Selain mendesak APA, Nurhayati juga mengkritik peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi yang dinilai membiarkan pelanggaran HAM di Rakhine.
"Dia harus bertanggung jawab. Dunia tidak boleh menutup mata," tukas anggota dewan yang meraih Doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada ini.
Menanggapi kekerasan di Myanmar, Nurhayati menilai, saat ini fokus yang harus dilakukan Indonesia adalah menghentikan kekerasan dan hal tersebut tidaklah melanggar prinsip non intervensi ASEAN.
"Menghentikan kekejaman terhadap kemanusiaan itu harus. Ini bukan intervensi, tapi kita mengingatkan," ungkapnya.
