Erric Permana
05 September 2017•Update: 05 September 2017
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah Indonesia, Selasa, meminta permasalahan kekerasan terhadap kaum Rohingya di Myanmar tidak dijadikan isu politik dalam negeri.
Belakangan, banyak pejabat dan masyarakat menilai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak maksimal dalam membantu muslim Rohingya yang terancam persekusi di Myanmar.
“Kemudian di dalam negeri ‘digoreng’ [dengan] hal yang berkaitan dengan politik. Kita harus bisa memisahkan domain politik dengan yang terjadi sebenarnya,” ujar Pramono.
Padahal, kata Pramono, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya keras terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Termasuk menjadi negara pertama yang mengirimkan delegasi untuk berdialog dengan State Counsellor Aung San Suu Kyi.
“Kedatangan ibu Menlu [Menteri Luar Negeri Retno Marsudi] ke Myanmar itu, kan, pejabat pertama kali yang datang [ke Myanmar]. Bahkan Sekjen PBB mengakui peran Indonesia,” tambahnya.
Tidak terpancing isu Rohingya
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta masyarakat agar tidak terpancing dengan isu kekerasan terhadap muslim di Myanmar. Menurutnya, kekerasan yang diduga dilakukan oleh militer di sana tidak hanya berkaitan dengan isu agama.
“Masalah Rohingya itu setidaknya empat faktor penyebabnya. Sejarah, ekonomi, politik, dan agama. Bukan hanya agama. Jadi kita harap, jangan konflik itu juga terjadi di Indonesia,” ujar Wapres Kalla, Selasa.
Dia juga mengatakan, masyarakat muslim dan umat Budha di Indonesia satu suara untuk menghentikan aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar.
“Kita tidak ada masalah dengan Budha di sini. Tapi kita bersama masyarakat Budha di sini juga membuat pernyataan mengutuk,” tegasnya.
