Imparsial: Penangkapan pelaku penembakan Papua lebih penting

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Lembaga hak asasi manusia (HAM) Imparsial menilai penangkapan terhadap kelompok bersenjata yang membunuh pekerja Trans Papua lebih penting ketimbang merespons dengan tindakan represif.

Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo agar penanganan kasus ini tetap dalam koridor hukum.

"Perintah Presiden Joko Widodo dalam merespons peristiwa di Papua penting dicermati. Presiden minta aparat mengejar dan menangkap pelaku. Artinya, Presiden menginginkan agar penanganan ini tetap dalam koridor hukum," kata Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta, Kamis.

Araf menuturkan dirinya sepakat dengan perintah Presiden Joko Widodo. Penangkapan para pelaku dinilai akan memudahkan pemerintah mengulik profil kelompok bersenjata terkait.

“Sebisa mungkin pelaku ditangkap agar bisa diadili dan masyarakat bisa mengetahui ini kelompok siapa, pimpinan siapa, motif apa, sumber senjata dari mana,” tambah Araf.

Araf berharap proses penangkapan dan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menghindari pelanggaran HAM yang lebih jauh.

Pelibatan militer juga mesti dilakukan secara terbatas dan terarah. Sebab status keamanan di Papua ialah ‘tertib sipil’.

Koordinasi penanganan situasi di lapangan ada pada Polri, meski tetap melibatkan TNI.

“Persoalan HAM kan terjadi kalau pendekatan operasinya tidak proporsional,” katanya.

Imparsial juga meminta Komnas HAM terjun langsung ke lapangan untuk memastikan penyelesaian kasus ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Penembakan terhadap pekerja Trans Papua terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

Hingga Rabu, aparat menemukan 16 warga sipil meninggal dunia. Selain itu, satu orang prajurit TNI juga meninggal akibat diserang.

Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya disebut bertanggung jawab atas pembunuhan ini.