İqbal Musyaffa
29 Januari 2019•Update: 29 Januari 2019
JAKARTA
Peneliti menyebutkan Inalum harus bisa menghentikan praktik bisnis pengamanan di Freeport setelah Indonesia berhasil mendapatkan 51,2 persen saham di PT Freeport Indonesia.
Ferdy Hasiman mengatakan dalam bukunya Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara, Freeport selama ini mengalokasikan USD21 juta sebagai biaya jasa pengamanan yang dibayarkan kepada militer untuk mengamankan asetnya.
“Pengeluaran untuk bisnis pengamanan itu juga disampaikan Freeport ke investor strategisnya,” ungkap Ferdy saat peluncuran bukunya di Jakarta, Senin.
Ferdy mengatakan para investor strategis Freeport pada dasarnya mempertanyakan biaya pengamanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Agak aneh karena biaya pengamanan jauh lebih besar daripada untuk CSR. Ini jadi pertanyaan besar,” lanjut dia.
Padahal, Ferdy menambahkan banyak laporan termasuk dari Global Witness bahwa kekacauan di Papua sengaja dipelihara oleh militer agar dapat memasukkan proposal pengamanan ke Freeport.
“Dengan masuknya Inalum, kultur ini harus diubah sehingga jangan sampai ada lagi bisnis pengamanan seperti itu,” harap Ferdy.