Erric Permana
12 Desember 2018•Update: 12 Desember 2018
Erric Permana
JAKARTA
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo.
Surat yang beredar atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) itu dibuat tanggal 10 Desember 2018 dan ditandatangani Panglima Tertinggi Kepala Staf Umum TPNPB Mayjen Teryanus Satto.
KKSB meminta sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.
Salah satunya yakni penegasan KKSB yang menyatakan pembangunan infrastruktur di Papua bukan tujuan dari masyarakat Papua.
Menurut surat tersebut masyarakat di sana menginginkan referendum dan ingin berpisah dengan Indonesia.
"Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib sendiri [self-determination]," bunyi surat tersebut.
KKSB dalam surat itu juga meminta Indonesia untuk menghentikan pembangunan jalan Trans Papua serta menarik pasukan gabungan TNI Polri dari Kabupaten Nduga.
"Indonesia izinkan jurnalis asing masuk Papua dan Izinkan United Nation Higher Commisioner fo Refugee (UNHCR) untuk masuk mengurus pengungsian warga sipil di Nduga," kata surat tersebut.
KKSB disinyalir telah membunuh 17 pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jalan Trans Papua awal Desember lalu.
Kelompok pimpinan Egianus Kogoya disebut bertanggung jawab atas pembantaian ini.
TNI-Polri masih memburu mereka yang diduga bersembunyi di hutan.
Para pekerja dari PT Istaka Karya bertugas membangun jembatan di dekat Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga.
Akibat peristiwa ini, proyek Trans Papua di segmen lima Wamena-Mamugu dihentikan sementara.
