KPAI ajak Kompolnas usut dugaan pendidikan semi militer di Batam

Megiza Asmail

JAKARTA

Kasus dugaan kekerasan dan pendidikan semi militer yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Batam akhirnya membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta diadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta organisasi perangkat daerah, Polda setempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan juga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan rapat koordinasi antara berbagai pihak tersebut dijadwalkan digelar pada Senin, 17 September, mendatang. KPAI, menurut dia, merasa penting mengundang Kompolnas dan Kemdikbud mengingat ada informasi tentang ruang seperti sel tahanan di dalam salah satu SMK swasta di Batam.

Dari pantauan KPAI terhadap keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI di beberapa media, kata Retno, terungkap juga mengenai adanya beberapa SMK penerbangan di Batam yang diduga menerapkan pendidikan semi militer dan masih memberikan hukuman fisik kepada siswa.

“Lembaga pendidikan seharusnya zero kekerasan dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya kepada Anadolu Agency, di Jakarta, Jumat.

Selain berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait di Batam, KPAI juga akan bertemu korban dan keluarganya serta menggelar inspeksi langsung ke sekolah. Pertemuan dengan korban, nantinya akan didampingi oleh perwakilan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

“KPAI berharap pihak Kemdikbud juga ikut pengawasan ke Batam mengingat persoalan utama dalam kasus ini adalah semangat untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan yang lebih ramah anak di Batam,” tutur Retno.