Megiza Asmail
JAKARTA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik yang berkompetisi untuk mendapatkan kursi legislatif ataupun tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 memerhatikan sekaligus memahami peraturan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan undang-undang ataupun Peraturan KPU (PKPU).
Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, mengingatkan bahwa konten kampanye harus mencerminkan visi-misi program dari peserta pemilu. Paslon capres dan cawapres atau parpol dibebaskan untuk mendesain dengan menunjukkan ideologi dan visi misi partai masing-masing.
Kemudian, kata Hasyim, alat peraga kampanye yang disiapkan sendiri oleh masing-masing peserta pemilu harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal itu, imbuh dia, untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.
“Karena di undang-undang juga dijelaskan bahwa dalam penyampaian kampanye itu tidak menyerang orang, pihak lain, suku, agama, ras dan juga golongan,” ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Senin.
Hasyim berkata, membangun citra diri yang menjadi fokus utama partai politik, sudah seharusnya ditunjukkan dari sisi yang positif. Artinya, sebut dia, kampanye yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat sangat rentan menimbulkan konflik di belakang hari.
“Kalau dipersepsikan masyarakat menjadi tidak baik itu menjadi problem tersendiri. Akan ada klarifikasi berkepanjangan, dan konsentrasi kampanye menjadi buyar. Itu yang kita harapkan kenapa APK (alat peraga kampanye) yang disiapkan harus sesuai dengan ketentuan UU,” tutur dia.
Selain itu, membuat alat peraga kampanye sesuai dengan aturan, kata Hasyim, juga harus memerhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Lagi-lagi, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan.
Dia mencontohkan, keberadaan kelompok masyarakat yang menyebut diri sebagai Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) tentu tidak ingin ada pemberitaan atau materi kampanye yang disampaikan yang mengandung fitnah.
Begitupun dengan kelompok masyarakat lainnya yang mengampanyekan bersih-bersih sampah visual yang mengganggu pemandangan publik, karena ruang tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan yang steril dari area kompetisi politik.
“Karena itu peserta Pemilu juga harus memerhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat supaya tidak menyebabkan persoalan di kemudian hari. Jangan sampai ketika kemudian ditentang masyarakat, upaya membangun citra diri baik tadi itu menjadi kerepotan,” tukas Hasyim.
Dari 16 parpol, baru tujuh yang lengkapi syarat APK
KPU, pada kesempatan yang sama, juga mengumumkan pendataan mengenai desain alat peraga kampanye yang harus diserahkan partai politik kepada tim biro teknis. Hingga hari ini, tercatat baru tujuh partai yang memberikan desain APK lengkap.
Ketujuh partai itu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Garuda, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Adapun untuk desain APK kedua pasangan calon presiden juga sudah dinyatakan lengkap oleh KPU.
Di daftar partai yang belum melengkapi desain APK tercatat ada lima partai yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
Untuk Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Perindo, KPU menyatakan dinyatakan belum tim partai belum menyerahkan hard file ke KPU, sedangkan Partai Demokrat belum memberikan keputusan desain akhir karena hingga kini tim biro teknis masih menerima dua desain.
KPU menegaskan, partai-partai politik yang belum melengkapi desain tersebut harus sudah mengirimkan pilihan mereka selambat-lambatnya 5 November mendatang.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Afifuddin, di tempat yang sama, menegaskan bahwa lambatnya penyerahan desain APK oleh tim partai membuat kerugian.
“Dari sisi Bawaslu sebenarnya situasi ini sama-sama ada yang dirugikan kalau telat memberikan desain kepada KPU. Karena itu juga [menyebabkan] KPU juga telat membuat APK yang harus disediakan," ujar Afifuddin.
“Kami hitung, sebenarnya kami sudah kehilangan peluang di mana kita bisa mensosialisasikan, mengkampanyekan partai kita itu cuma 36 hari,” imbuh dia.
Afif menambahkan, tidak hanya di KPU pusat, kelambatan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten, kota dan provinsi. Karenanya, Bawaslu mengingatkan KPU untuk dapat secepatnya memfasilitasi APK yang disediakan yakni baliho dan billboard.
“Jadi kami dalam posisi untuk meminta KPU untuk memfasilitasi secepatnya, tetapi ternyata memang sebagiannya belum clear (selesai) di desain. Saya kira semakin cepat ini diselesaikan, semakin cepat fasilitasi KPU dan peluang partai yang difasilitasi KPU semakin baik,” tukas Afif.
