Megiza Soeharto Asmail
17 April 2018•Update: 18 April 2018
Megiza Asmail
JAKARTA
Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah menilai serangan Amerika Serikat (AS) dengan sekutunya kepada Suriah – yang menuding adanya penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar al-Assad – sebagai dalih yang sama seperti ketika AS melakukan serangan ke Irak beberapa tahun lalu.
“Alasan penggunaan zat kimia tersebut, kami menilai itu mirip seperti yang dilakukan Amerika ketika mencari mandat untuk melakukan serangan ke Irak,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa.
Mu’ti merujuk pada serangan AS ke Irak pada Maret 2003 silam. Kala itu, pemerintahan George W Bush merencanakan penggulingan pemerintah Saddam Hussein.
Bush menuding Hussein punya andil dalam tragedi 11 September 2001 dan mencuatkan arugmen bahwa Irak tengah membangun dan menyimpan senjata pemusnahan massal (Weapons of Mass Destruction-WMD).
Beberapa tahun kemudian, berbagai laporan intelijen mengungkapkan bahwa Irak tidak ada hubungan kerjasama dengan Alqaeda ataupun kepemilikan WMD.
“Dan ternyata pada saat dilakukan investigasi tidak terbukti digunakannya zat kimia oleh rezim Sadam Husein pada waktu itu. Jadi yang sekarang ini terjadi, terutama ketika kita mengaitkan kejadian Suriah saat ini dengan Arab Spring, satu-satunya presiden yang masih bertahan setelah Arab Spring itu tinggal Assad,” imbuh Mu’ti.
Dengan indikasi masa lalu tersebut, ujar Mu’ti, Amerika kini tidak punya pilihan untuk mengganti Assad atau menggulingkannya.
“Sehingga ada gejala dan ada fenomena di mana nampaknya Amerika itu mencari mandat internasional untuk melakukan serangan ke Suriah dengan alasan untuk menyelamatkan masyarakat dari penggunaan zat kimia itu,” tutur dia.
Muhammadiyah menilai, apapun alasan yang digunakan oleh AS, serangan terhadap Suriah tidak dapat menyelesaikan masalah. Invasi AS yang didukung Inggris dan Prancis disebut dapat memperparah persoalan yang sudah ada.
Karenanya, Muhammadiyah berharap adanya pembicaraan bersama dan sikap PBB yang seharusnya dapat ditunjukkan lebih serius menangani masalah Suriah. PBB, kata Mu’ti, harus memaksa semua pihak untuk mematuhi resolusi dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada.
“Karena selama ini menurut saya, langkah-langkah itu belum cukup serius untuk dilakukan. Karena itu, di bawah kepemimpinan Sekjen PBB yang baru, persoalan Suriah ini harus diangkat menjadi tidak hanya persoalan Amerika dan sekutunya, tetapi persoalan masyarakat dunia,” sebut Mu’ti.
Di sisi lain, Muhammadiyah beranggapan, dampak konflik dan kekerasan Suriah akan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia. Mulai dari masalah kesehatan, hak asasi manusia, hingga persoalan politik, akan dirasakan oleh negara-negara yang menjadi tujuan para imigran Suriah.
“Jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan pendekatan perdamaian maka masalah di Suriah akan semakin tidak terkendali, dan penggunaan kekerasan atau kekuatan militer sebagai upaya atas nama membela rakyat ini justru semakin membuat rakyat Suriah menderita,” kata Mu’ti.
