Pakar puji program ekonomi Jokowi yang dimulai dari pinggiran

Hayati Nupus

JAKARTA

Pakar sosiologi mengatakan program ekonomi yang dilakukan kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tepat, yaitu ekonomi yang dimulai dari pinggiran.

Sosiolog Universitas Gajah Mada Arie Sujito mengatakan selama empat tahun belakangan pemerintah banyak membangun infrastruktur, terutama yang berada di wilayah pinggiran seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera.

“Ekonomi yang bermula dari pinggiran itu memberdayakan potensi-potensi lokal yang banyak di Indonesia namun selama ini tak tersentuh,” ujar Arie, Kamis, di Jakarta.

Dengan kebijakan ini, kata Arie, ekonomi lokal bergerak, emansipasi dan partisipasi sosial tumbuh.

Semen di Papua yang dulu seharga ratusan ribu, ujar Arie, kini bisa dijangkau dengan harga sekitar Rp60 ribu saja.

Kebijakan dari pinggiran membuka keran ekonomi, ungkap Arie, dan kelas menengah berproses mengembangkan ekonomi itu.

Dengan itu, menurut Arie, demokrasi tumbuh. Demokrasi tak melulu menyoal pemilihan umum namun sekaligus pembangunan ekonomi.

Sayangnya, lanjut Arie, demokrasi yang berlangsung itu belum efektif sampai mengawal ke kelas bawah.

“Belum sampai ke akar rumput, karena birokrasi kita belum mendorong ke sana,” menurut Arie.

Infrastruktur yang telah dibangun, tambah Arie, harus diikuti dengan pola pemerataan untuk lima tahun ke depan, siapapun pemimpinnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Institut Narasi Indonesia Mickael B Hoelman mengatakan kebijakan Jokowi mencabut subsidi energi merupakan lompatan besar.

Meski kebijakan itu tidak populis, lanjut Mickael, namun berdampak pada pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Empat tahun lalu, tambah Mickael, Indonesia menghadapi warisan pertumbuhan ekonomi namun sekaligus meningkatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Jika tidak dikelola dengan baik, menurut Mickael, warisan itu akan terus menurunkan angka kemiskinan dan berpotensi menumbuhkan kecemburuan sosial.

“Dengan modal ini, siapapun presidennya ke depan, akan lebih mudah mengelola Indonesia,” ujar Mickael.​