Menteri Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu

Erric Permana

JAKARTA

Perwakilan masyarakat yang mengaku didampingi Tim Advokat Nusantara melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis.

Dugaan pelanggaran tersebut, menurut pelapor Dahlan Pidow, dilakukan oleh kedua pejabat negara saat penutupan acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (Annual Meeting IMF-World Bank) di Bali pada 14 Oktober lalu.

Saat itu, kedua menteri kabinet Joko Widodo tersebut mengkoreksi tangan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde yang mengacungkan tanda "victory" dengan dua jari, menjadi satu jari telunjuk, saat sesi foto bersama.

"Diduga telah memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan menunjukan keberpihakan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," ujar Dahlan di Gedung Bawaslu, Jakarta.

"Sri Mulyani mengatakan one is for Jokowi and two for Prabowo," lanjut Dahlan.

Dahlan mengatakan kedua pejabat negara diduga melanggar pasal 282 juncto pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto pasal 547 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman hukuman pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 36 juta.

Menurut Penasehat Hukum dari Tim Advokat Nusantara Taufiqurrohman, kedua pejabat tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Dia pun meminta kedua menteri tersebut untuk mundur dari jabatannya.