Polisi harus cegah potensi konflik sosial berkembang

Shenny Fierdha

JAKARTA

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa personel kepolisian di semua jajaran harus menangani potensi konflik sosial dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik.

Kapolri Tito Karnavian menilai bahwa konflik sosial yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dapat melumpuhkan kegiatan masyarakat, bahkan bisa berakibat fatal.

"Kalau terjadi ribuan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam sehari di suatu daerah, pemerintahan dan masyarakat tidak akan terganggu. Tapi kalau konflik sosial, butuh waktu lama untuk diselesaikan," ungkap Tito kepada wartawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan, Rabu.

Jika potensi konflik sosial betul berkembang menjadi konflik, kata Tito, maka Markas Besar Polri akan menerjunkan tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan tim Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kedua tim akan mencari tahu apakah konflik sosial terjadi tanpa adanya jajaran intelijen maupun jajaran Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang menginformasikan terlebih dahulu kepada atasannya mengenai adanya potensi konflik.

Bila memang tidak ada informasi adanya potensi konflik sosial, maka para pimpinan intelijen atau Binmas akan dicopot dari jabatannya.

"Namun jika intelijen atau Binmas sudah memberikan informasi kepada Kapolres [Kepala Kepolisian Resor] maupun Kapolda [Kepala Kepolisian Daerah] mengenai potensi konflik tapi Kapolda atau Kapolres tidak merespons dengan tepat, maka Kapolda dan Kapolres akan dicopot dari jabatannya," jelas Tito.

Menurut Tito, sikap tegas seperti ini penting dilakukan agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga mengingat Indonesia rentan diguncang konflik sosial.