Shenny Fierdha
12 Oktober 2017•Update: 12 Oktober 2017
Shenny Fierdha
JAKARTA
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Tito Karnavian memprediksi setidaknya ada tiga daerah yang berpotensi rawan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 nanti.
"Yaitu Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Ini berdasarkan penilaian kita sekarang, tapi nanti bisa berubah," kata Tito usai menghadiri rapat kerja antara Polri dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Kamis.
Adapun total daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak tahun depan berjumlah 171 daerah.
Demi mewujudkan kelancaran dan keamanan Pilkada Serentak nanti, ia mengatakan bahwa perlu ada kerjasama yang baik antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah termasuk Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk membangun hubungan yang sehat dan baik dengan seluruh jajaran TNI, dan itu mutlak," kata Tito.
Polri pun harus bekerja sama dengan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum.
Selain itu, ia juga berpesan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga harus netral dan sesegera mungkin membangun jaringan sampai ke desa-desa supaya bisa mewujudkan pilkada yang jujur dan adil tak terkecuali di pelosok Indonesia.
Sementara itu, lanjut Tito, para pasangan calon (paslon) juga harus mengikuti aturan Pilkada Serentak 2018 ini dengan baik dan harus siap jika dinyatakan menang atau kalah.
Tito juga mengatakan bahwa mengingat pemerintah daerah (pemda) merupakan pihak yang menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu, pemda pun diminta netral dalam memberikan anggaran.
Media pun tak luput dari perhatian Tito dalam membantu mewujudkan keamanan Pilkada Serentak 2018.
"Semua media, baik media konvensional maupun media sosial, hendaknya membuat pemberitaan yang mendinginkan, bukan memanaskan," kata Tito.
Hal ini disebabkan pilkada merupakan ajang kontestasi politik dimana sejumlah orang memperebutkan kursi pemerintahan daerah yang terbatas.
"Situasi pasti hangat tapi tidak boleh panas, apalagi membakar sehingga berujung pada konflik atau perpecahan," kata Tito.
Ia pun berpesan agar media tidak membuat berita yang panas demi mengejar rating atau profit semata sebab masalah kenegaraan jauh lebih penting dari itu semua.
Selain itu, ia pun menegaskan bahwa posisi Polri di semua pemilihan umum adalah tidak berpihak ke mana pun.
"Tolong garis bawahi bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Polri untuk tetap netral," tutup Tito.
