Ini kriteria yang harus dimiliki calon Panglima TNI

Hayati Nupus

JAKARTA

Sebagai negara yang mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin memetakan calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo harus berasal dari TNI Angkatan Laut (AL).

“Jika ingin memajukan poros maritim ya dari Angkatan Laut,” kata dia dalam diskusi Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI pada Kamis di Jakarta.

Meski begitu, kata Hasanuddin, pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

Tak sepakat dengan hal itu, Al Araf mengatakan pimpinan TNI tak harus dari AL meski Indonesia menargetkan diri menjadi sebagai negara poros maritime. Dari segi konsepsi, poros maritim dibangun bersamaan, tak hanya sisi laut melainkan juga udara dan darat.

“Asal tetap sejalan dengan pembangunan maritime security,” kata dia.

Al Araf memetakan tujuh kriteria yang harus melekat pada pimpinan TNI berikutnya. Pertama rotasi kepemimpinan. Beberapa periode belakangan Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Darat. Artinya Panglima TNI ke depan sebaiknya dari matra Angkatan Laut atau dari Angaktan Udara.

“Ini demi soliditas dan membangun kesehatan tubuh organisasi TNI, perlu rotasi kepemimpinan,” kata dia.

Al Araf mengatakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Hadi Tjahjanto lebih memiliki peluang ketimbang Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi yang akan segera pensiun Agustus tahun mendatang.

“KSAL memungkinkan namun akan cepat diganti, jadi KSAU yang lebih memiliki potensi terbesar,” kata dia.

Kedua, calon Panglima TNI harus bebas dari persoalan korupsi dan pelanggaran HAM. Ketiga, calon Panglima TNI harus berkomitmen pada reformasi TNI dan peradilan militer, keempat berkomitmen mendorong proses modernisasi alutsista. Saat ini hanya 60 persen Alutsista yang masih layak pakai.

Kelima, harus komitmen pada kesejahteraan prajurit, keenam netral secara politis dan ketujuh patuh pada otoritas sipil.

“Presiden harus bisa mengontrol panglima,” kata dia.