Iqbal Musyaffa
28 Juli 2020•Update: 29 Juli 2020
JAKARTA
Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus program pembangunan pada tahun depan, sehingga pemerintah memperlebar rencana defisit anggaran pada 2021 dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan adanya pelebaran defisit anggaran tersebut akan ada tambahan anggaran belanja sebesar Rp179 triliun yang akan dipakai untuk pengembangan ketahanan pangan.
“Kita sudah dapat anggaran kebutuhan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, dan Kementerian LHK untuk pembukaan lahan baru ataupun lahan eksisting,” ujar Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dalam hal ketahanan pangan juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena pangan juga terkait dengan ketersediaan ikan dan hasil laut.
“Kita dukung sepenuhnya program tersebut dan Presiden meminta kita fokus selain pada ketahanan pangan, juga pada ketersediaan kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan,” imbuh dia.
Menteri Sri Mulyani mengatakan tambahan cadangan anggaran dari pelebaran rencana defisit tersebut juga akan dipakai untuk mendukung pengembangan industri melalui pembangunan kawasan industri baru ataupun revitalisasi kawasan industri yang sudah ada agar bisa menarik investasi.
“Fokus ini agar kita bisa bangun industri manufaktur dan juga investasi berjalan maksimal sehingga bisa menciptakan kesempatan kerja,” lanjut Menteri Sri Mulyani.
Menteri Sri Mulyani menambahkan Presiden juga meminta agar infrastruktur dan jaringan internet dan information and communication technology (ICT) dikembangkan secara merata agar belanja negara semakin produktif.
“Menkominfo sudah menyiapkan program dalam 4 tahun ke depan daerah terpencil, puskesmas, sekolah, dan madrasah bisa terkoneksi internet. Ini butuh investasi besar dan akan kita dukung sehingga konektivitas merata,” tambah dia.
Selain itu, Menteri Sri Mulyani mengatakan cadangan anggaran dari ketersediaan defisit tersebut akan tersedia Rp30 triliun untuk cadangan dana pendidikan dan Rp9 triliun untuk cadangan dana kesehatan.
