Komisi III DPR sosialiasi kembali RKUHP dan RUU PAS

JAKARTA

Komisi III DPR RI akan kembali mensosialisasikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan (PAS) sebelum keduanya disahkan.

Pengesahan kedua RUU tersebut ditunda oleh DPR RI periode 2014-2019 setelah menimbulkan kritik masyarakat lewat aksi-aksi unjuk rasa pada akhir September 2019 lalu.

"Sesuai semangatnya Undang-undang itu harus disosialisasikan kembali. Sekarang Komisi III masih menyusun jadwal untuk sosialisasi dua RUU itu, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan," kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sosialisasi akan dilakukan ke seluruh kelompok masyarakat.

Komisi III juga akan meminta masukan dari lembaga pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Draf RUU yang akan disosialiasikan masih sama dengan draf terakhir yang menuai kritik.

Herman mengatakan sosialisasi kedua RUU bermasalah itu kepada masyarakat tersebut bisa saja mengubah isi RUU, namun bisa juga tidak.

“Kalau dalam sosialisasi ada hasil yang menurut kita substansinya sangat prinsip, bisa kita pikirkan. Kan negara ini tidak semuanya harus hitam putih,” tutur Herman.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan ada 16 pasal dari total 629 pasal di RKUHP yang dinilai mengancam dan mengganggu kehidupan demokrasi, serta melewati ranah privat.

Salah satu poin yang dikritik luas dalam aksi unjuk rasa menolak RKUHP adalah munculnya pasal penghinaan terhadap presiden.

Menurut Bivitri, pasal ini mengancam kebebasan berpendapat. Apalagi pasal penghinaan presiden pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan seharusnya tidak dimasukkan lagi ke dalam RKUHP.