KPU ajukan aturan larang eks koruptor maju pilkada

JAKARTA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar mantan terpidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak boleh ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu disampaikan KPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Senin.

Ketua KPU RI Arief Budiman berharap agar aturan ini dapat diakomodasi dalam revisi UU Pemilu.

Menurut dia, aturan pencalonan tersebut akan lebih kuat jika masuk ke dalam UU.

“Problem-nya undang-undang ini mau direvisi atau tidak, kalau direvisi tentu KPU sangat senang karena KPU akan mendorong ini masuk dalam Undang-Undang Pilkada,” kata Arief di Jakarta, Senin.

KPU sebelumnya memiliki Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan narkoba untuk mengajukan diri sebagai anggota legislatif.

Namun aturan yang melarang eks koruptor nyaleg dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Saat ini, KPU mengajukan aturan serupa untuk calon kepala daerah, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah.

KPU juga merujuk pada fakta bahwa masih ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi namun tetap bisa memenangkan Pilkada.

Ada 11 kepala daerah yang dilantik saat berstatus sebagai tersangka korupsi pada September 2019 lalu.

“Banyak yang hilang serahkan saja pada pemilih, tapi faktanya ada calon kepala daerah sudah ditangkap, ditahan, tapi terpilih,” kata Arief.