Nicky Aulia Widadio
28 November 2019•Update: 29 November 2019
JAKARTA
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judical review terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan sejumlah mahasiswa.
MK beralasan ada kesalahan objek dalam gugatan tersebut.
“Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena error in objectum. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan pada Kamis.
Gugatan ini diajukan oleh Zico Leonard dan 18 mahasiswa lainnya pada 18 September 2019 atau satu hari setelah revisi UU KPK disahkan.
Namun gugatan uji materi itu diajukan saat revisi UU KPK belum diundangkan atau diberi nomor.
Penggugat saat itu mengajukan revisi UU KPK secara formil dan materil.
Menurut penggugat, proses pembentukan UU tidak melibatkan masyarakat dan pengesahannya hanya dihadiri oleh 80 anggota dewan.
Selain itu, para penggugat juga mempersoalkan tidak adanya mekanisme hukum yang jelas jika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat pimpinan KPK.
Pasal 29 UU KPK mengatur bahwa pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.
Sedangkan pimpinan KPK terpilih Irjen Firli Bahuri diduga pernah melakukan pelanggaran etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Pengesahan revisi UU KPK juga menuai aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
