Sri Mulyani: 2018 adalah tahun yang berat bagi Indonesia

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Kondisi dan dinamika ekonomi global pada tahun 2018 membuatnya menjadi tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa eskalasi perang dagang dan persaingan geopolitik antara AS dan China, serta perubahan kebijakan moneter AS menjadi penyebab utama ketidakstabilan kondisi ekonomi global sepanjang tahun lalu.

“Namun, respon kebijakan antara pemerintah, BI, dan OJK mampu meminimalisasi dampak risiko global tersebut sehingga stabilitas ekonomi dalam negeri tetap terjaga,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, di DPR RI, pada Kamis.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh 5,17 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Dia melanjutkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018, angka PDB mampu mencapai Rp14.837,4 triliun meningkat dari Rp13.587,2 triliun pada 2017.

Sri Mulyani menambahkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2018 mampu dijaga pada level 3,13 persen, di bawah tingkat inflasi yang ditargetkan dalam APBN sebesar 3,5 persen.

“Rendahnya tingkat inflasi dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama BBM dan tarif listrik sehingga berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat,” urai Sri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2018 menjadi undang-undang di Jakarta, Kamis,

Nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat mencapai titik terendah Rp15.200. Nilai tukar tersebut terdepresiasi 6,9 persen dari rata-rata nilai tukar rupiah pada 2017 sebesar Rp13.384 per dolar AS.

“Pemerintah menjalin sinergi yang kuat dengan institusi moneter sehingga nilai tukar rupiah dapat dijaga pada kisaran Rp14.247 per USD,” kata Sri.

Sri Mulyani juga mengatakan walaupun melalui tahun yang berat, namun APBN melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketiga kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami akan terus menjaga agar neraca dan laporan keuangan tidak hanya WTP, tapi juga sehat,” janji Sri Mulyani