Hakim MK tegaskan akan independen tangani perkara pemilu

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan independensi mereka dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hakim Ketua Anwar Usman dalam pembukaan sidang perdana menegaskan pihaknya tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

“Kami tidak tunduk kepada siapa pun, kami tidak takut kepada siapa pun. Kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun,” ujar Anwar Usman, di Jakarta pada Jumat.

Dia menegaskan hakim MK hanya akan tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan sesuai sumpah mereka.

Anwar Usman juga meminta seluruh pihak untuk menjaga marwah konstitusi dan tidak menghina lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, selama persidangan berlangsung.

Ada sembilan hakim MK yang bertanggung jawab pada proses persidangan gugatan terkait pemilu ini.

Mereka ialah Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan Malontinge Pardamean Sitompul, dan Saldi Isra.

MK harus memutuskan perkara pemilu ini maksimal 14 hari kerja, yakni pada 28 Juni 2019.

Sidang perdana MK digelar pada Jumat pukul 09.00 WIB. Agenda sidang adalah memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Gugatan diajukan kubu Prabowo-Sandi yang menuding telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, masif, dan sistematis melalui penyalahgunaan wewenang capres petahana Jokowi.

Prabowo-Sandi meminta KPU, sebagai pihak termohon, membatalkan keputusan terkait perolehan suara Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan 55,5 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga memeroleh 44,5 persen suara.