Riyaz ul Khaliq
ANKARA
Pengamat mengatakan proses perdamaian Bangsamoro di Filipina "secara fundamental" berada di jalurnya, meskipun pandemi Covid-19 telah menunda implementasi yang tepat dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
Berbicara pada konferensi pers virtual, anggota Tim Pemantau Pihak Ketiga (TPMT) untuk proses perdamaian di bagian selatan negara yang mayoritas Muslim menegaskan bahwa mereka tidak memiliki mandat untuk mengupayakan perpanjangan fase transisi setelah Juni 2022 ketika masa jabatan pemerintahan transisi berakhir.
TPMT dibentuk pada 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia untuk memantau implementasi perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dan pejuang Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
Ketua TPMT Heino Marius, mantan diplomat Uni Eropa, mengatakan dalam konferensi tersebut bahwa wabah virus telah mengakibatkan penundaan dalam implementasi perjanjian perdamaian, termasuk dalam putaran ketiga penonaktifan mantan pejuang.
"Kesepakatan perdamaian harus dilakukan secara holistik tetapi keputusan [untuk memperpanjang fase transisi] ada di tangan kedua pihak," tegas dia.
Setelah referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari tahun lalu di Mindanao selatan, yang memberikan otonomi kepada Muslim Moro di Bangsamoro, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menunjuk Al Haj Murad Ebrahim sebagai menteri utama untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsamoro hingga Juni 2022 ketika proses normalisasi diharapkan selesai.
Namun, belakangan ada tuntutan agar masa transisi diperpanjang setidaknya hingga 2025 agar proses normalisasi bisa sepenuhnya tercapai.
Huseyin Oruc, wakil presiden IHH (Yayasan Bantuan Kemanusiaan) yang berbasis di Istanbul dan anggota TPMT, mengatakan kedua pihak - pemerintah nasional Filipina dan MILF yang dipimpin Ebrahim - telah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan proses tersebut.
"Kedua belah pihak butuh waktu. MILF adalah kelompok revolusioner dan [mereka] bukan politisi. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke pemerintahan dan akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi mereka untuk mengubah MILF dari [kelompok] revolusioner menjadi pemerintah," ungkap dia.
Oruc menjelaskan bahwa tidak mudah bagi MILF untuk membentuk partai politik yang layak dan mencalonkan diri dalam pemilu.
"Kedua belah pihak menginginkan lebih banyak waktu [...] itu akan mendukung [proses] perdamaian," ujar dia.
Sementara itu, Marius mengatakan terserah kedua pihak langkah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan normalisasi di bawah pemerintahan transisi.
"Fase politik dan normalisasi harus berjalan seiring untuk mencapai transisi penuh," tambah dia.
Pemerintahan parlementer
Marius memuji daerah otonom atas keberhasilannya membentuk sistem pemerintahan parlementer, yang menurutnya merupakan pencapaian yang sangat besar.
"Ada menteri utama, kabinet yang sibuk membuat undang-undang dan Kode Bangsamoro baru-baru ini diadopsi," kata dia, mengacu pada undang-undang yang disahkan pada Oktober untuk menentukan struktur dan cara kerja pemerintahan di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM ).
Marius mengatakan dua pemerintah bekerja sama untuk saling menghormati dan itu juga merupakan ekspresi dari hak atas identitas Bangsamoro.
"Tapi, secara keseluruhan, ada perkembangan positif terkait dengan politik dan proses normalisasi," imbuh dia.
Namun, kata Marius, pihaknya perlu segera bertindak untuk membentuk mekanisme transfer otomatis anggaran Bangsamoro, dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat dan harus mudah serta langsung tanpa hambatan.
“Normalisasi Bangsamoro juga sangat penting terus berjalan karena ada juga donor [asing] yang mau membantu,” tambah Marius.
Walaupun Bangsamoro diperbolehkan membentuk otonomi dalam beberapa hal, pelaksanaannya membutuhkan kesepakatan terlebih dahulu.
TPMT juga memuji tanggapan pemerintah daerah terhadap pandemi Covid-19.
"Itu efektif. Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tinggi," kata Marius.
Pembentukan kepolisian tertunda
Tim pihak ketiga menyuarakan keprihatinan atas keterlambatan pembentukan kepolisian daerah dari para pejuang MILF yang telah dinonaktifkan dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di bawah rencana transisi.
"Penonaktifan 12.000 pejuang telah tercapai. Itu adalah pencapaian nyata tetapi penonaktifan putaran ketiga belum dimulai dan berjalan terlambat," kata Marius, menyalahkan pembatasan kesehatan dan anggaran yang disebabkan oleh pandemi.
Di bawah kesepakatan antara MILF dan pemerintah nasional Filipina, 40.000 mantan pejuang harus dinonaktifkan dan beberapa dari mereka bisa direhabilitasi menjadi pasukan polisi regional.
Saat ini, gelombang kedua dari 14.000 kombatan sedang menjalani penonaktifan.
Sementara itu, Oruc menggarisbawahi pentingnya keamanan dan pembentukan kepolisian untuk wilayah tersebut dan masyarakatnya.
"Kami berharap [kedua belah pihak] menemukan solusi yang lebih baik [...] solusi yang dapat diterima untuk membentuk polisi," kata Oruc, yang telah mengunjungi Filipina dan Bangsamoro lebih dari 40 kali dalam tujuh tahun terakhir.
Marius menambahkan, ada gap perspektif antara pemerintah pusat dan daerah tentang masalah tersebut, terutama tentang kriteria pejuang yang dinonaktifkan untuk bergabung dengan kepolisian.
Memperhatikan bahwa berdasarkan undang-undang wilayah tersebut, mantan pejuang yang direkrut sebagai polisi tidak akan dibatasi oleh persyaratan usia dan pendidikan, dia menambahkan bahwa tim tersebut mengharapkan kedua belah pihak untuk segera mencapai solusi yang saling memuaskan.
Rehabilitasi wilayah Marawi lambat
Merujuk pada wilayah Marawi yang bergolak, Oruc mengatakan bahwa dia ingin mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa proses rehabilitasi di Marawi berjalan lambat dan hal itu membuat masyarakat frustrasi.
Memperingatkan bahwa situasi tersebut mengancam akan memberi ruang bagi teroris ISIS/Daesh di wilayah tersebut, dia memuji pemerintah dan MILF karena bekerja sama melawan kelompok tersebut.
"Kita perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan saya tidak melihat kesulitan besar di dalamnya, itu hanya perlu perhatian lebih," tambah dia.
Anggota TPMT lainnya, Karen Tanada, mengatakan usulan komisi untuk masyarakat adat juga belum dibentuk di wilayah tersebut.
“Perlu perhatian lebih pada kebutuhan masyarakat adat dan saya berharap [proses normalisasi] lebih partisipatif dengan perwakilan dari masyarakat adat non-Moro juga,” ujar dia.
