JAKARTA
Media Thailand pada Senin menyampaikan demonstrasi massa mahasiswa pada akhir pekan mengirimkan pesan yang kuat kepada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk berkomitrmen dalam melakukan amandemen konstitusi.
Dalam editorialnya, Bangkok Post menyampaikan unjuk rasa pro demokrasi berlangsung damai dan para pemimpin protes membuktikan tidak ingin memicu kekerasan.
“Kurangnya tindakan yang solid oleh para penguasa untuk memenuhi tuntutan mereka dapat menyebabkan demonstrasi dan aksi yang lebih besar,” tulis Bangkok Post.
Pada saat yang sama, lanjut Bangkok Post para pemimpin protes mendorong reformasi monarki dan mengajukan proposal mereka ke Office of Privy Councilors.
“Tindakan berani seperti itu membuka tutup diskusi tentang topik yang secara tradisional menjadi tabu dalam masyarakat Thailand, meskipun parlemen mungkin tempat terbaik untuk melanjutkannya,” tulis Bangkok Post.
Selain reformasi monarki, para pengunjuk rasa tetap pada tuntutan awal mereka untuk pembubaran DPR dan pengunduran diri perdana menteri.
Amandemen konstitusi adalah tuntutan yang paling logis karena konstitusi 2017 dirancang untuk memperpanjang kekuasaan pemerintah dukungan junta dengan menunjuk 250 senator.
“Tahun lalu, Senat memainkan peran penting dalam membantu Jenderal Prayut Chan-o-cha mempertahankan jabatan perdana menteri setelah pemilihan 24 Maret,” kata Bangkok Post.
Dengan mandat lima tahun, Senat mampu mengesahkan perdana menteri setidaknya dua kali, jika pemerintah saat ini menyelesaikan masa jabatan empat tahunnya.
“Itulah mengapa piagam perubahan untuk ‘menonaktifkan Senat’ telah menjadi tuntutan penting para pengunjuk rasa,” kata Bangkok Post.
“Perdana menteri perlu menanggapi permintaan ini secara terbuka dan dengan tulus,” tambah Bangkok Post.
Kamis lalu, lanjut Bangkok Post, Prayut memperingatkan unjuk rasa anti-pemerintah dapat menimbulkan risiko lonjakan baru dalam transmisi Covid-19, yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi.
“Padahal, PM harus menyadari bahwa jika dia mengabaikan tuntutan mahasiswa sekarang, protes lebih lanjut dan lebih besar akan bermunculan dan menjadi penghalang sejati bagi pemulihan ekonomi,” tulis Bangkok Post.
Pada Sabtu hingga Minggu, Bangkok diguncang demonstrasi yang dilancarkan United Front of Thammasat and Demonstration dan para aktivis lainnya.
Aksi ini langsung digelar di Lapangan Sanam Luang, Bangkok yang terletak di seberang Istana Kerajaan Thailand.
Koalisi pemuda Thailand, mahasiswa dan aktivis politik telah melancarkan serangkaian protes sejak pertengahan Juli 2020 yang menjadi aksi protes jalanan terbesar di negara itu sejak kudeta enam tahun lalu.
Gerakan anti pemerintah yang menyebar ke berbagai wilayah ini mendesak Perdana Menteri Prayut Chan O-cha mundur, pembubaran parlemen, konstitusi baru, diakhirinya kriminalisasi pengkritik pemerintah, dan reformasi monarki.
Prayut diketahui merupakan mantan kepala militer yang mengkudeta pemerintahan pada 2014.
Demonstran juga menuntut pembubaran parlemen dan kebebasan mengkritik pemerintah.
Aksi demonstrasi pemerintah pun kini merembet dengan menyentuh sakralitas raja.
news_share_descriptionsubscription_contact
