Menhan Turki: Kami akan tetap berada di pos pengamatan Idlib, Suriah

Sarp Ozer

HATAY, Turki

Turki menegaskan akan tetap berada di pos-pos pengamatannya untuk memantau gencatan senjata di barat laut Suriah dan tentara di sana diperintahkan untuk menanggapi setiap tindakan permusuhan.

"Kami sama sekali tidak akan mengevakuasi 12 titik pengamatan yang dengan gagah berani melaksanakan misi mereka untuk memastikan gencatan senjata; kami tidak akan pergi," kata Menteri Pertahanan Hulusi Akar kepada para komandan militer di Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, Minggu.

Pernyataan itu muncul setelah serangan rezim Assad, Rusia dan pasukan yang didukung Iran memaksa sekitar 47.000 orang melarikan diri dari Idlib, Suriah - tempat pos pengamatan berada - menuju perbatasan Turki.

Akar mengatakan pasukan di titik-titik pengamatan telah diperintahkan untuk merespons tanpa ragu jika mereka diserang atau dilecehkan.

Pada September 2018, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Sejak itu, lebih dari 1.300 warga sipil tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh rezim dan pasukan Rusia di zona de-eskalasi dan gencatan senjata terus dilanggar.

Lebih dari satu juta warga Suriah melarikan diri ke arah perbatasan Turki setelah mengalami serangan hebat pada 2019.

Menurut Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah, populasi di Provinsi Idlib terdiri dari 3 juta warga sipil dan 75 persen di antaranya adalah wanita dan anak-anak.

Berbicara tentang kemungkinan Turki mengirim pasukan ke Libya di bawah pakta keamanan baru jika Pemerintah Negara Kesepakatan Nasional (GNA) memintanya, Akar mengatakan: "Tentara kami siap untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Turki baik di dalam maupun luar negeri."

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.

Ankara dan Tripoli menandatangani dua MoU, yaitu tentang kerja sama militer dan tentang batas laut negara-negara di Mediterania Timur, pada 27 November.

Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA yang diakui secara internasional, tetapi mereka sejauh ini terus menghadapi kegagalan.

Menurut data PBB, lebih dari seribu orang terbunuh sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 orang terluka.