Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Usai krisis politik setelah kudeta terhadap Presiden Omar Al Bashir pada April lalu, Sudan kini bersiap memasuki masa transisi selama tiga tahun tiga bulan untuk mempersiapkan pemilihan umum.
Masa transisi ini, menurut Duta Besar Sudan untuk Indonesia El Shiddiq Abdul Aziz Abdullah akan membawa banyak perubahan sekaligus menjadi penentu berhasil atau tidaknya revolusi Sudan.
Sebelumnya, dewan militer – yang mengkudeta Presiden Bashir – dan koalisi kelompok oposisi – yang mewakili sipil – menyepakati pembentukan dewan kedaulatan.
Dewan kedaulatan beranggotakan 11 orang yakni lima orang dari dewan militer, lima orang tokoh sipil, dan satu anggota yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
Pemerintahan transisi akan berlangsung selama 39 bulan hingga pemilihan umum demokratis dilaksanakan.
Kesepakatan itu juga menetapkan bahwa akan ada dewan menteri yang dipimpin perdana menteri sipil, serta badan legislatif yang dibentuk dalam tiga bulan sejak awal masa transisi.
Masa transisi akan berjalan dengan sistem pembagian kekuasaan. Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan akan memimpin mewakili dewan militer selama 21 bulan pertama, kemudian tokoh sipil akan memimpin pada 18 bulan berikutnya.
Shiddiq mengatakan kesepakatan tersebut sebagai sebuah pencapaian dan Sudan kini menjalankan langkah negosiasi yang lebih penting.
Situasi antara sipil dan militer sempat memanas setelah lebih dari 100 orang pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi di dekat markas tentara ibu kota Khartoum pada awal Juni lalu.
Sampai saat ini, kelompok koalisi oposisi masih berdiskusi di Addis Ababa, Ethiopia untuk membicarakan lebih lanjut perihal pemerintahan transisi bersama dewan militer.
Menurut El Shiddiq, terdapat lebih dari 130 partai politik dan sejumlah kelompok pemberontak di Sudan yang ingin aspirasinya diakomodasi melalui kesepakatan ini.
“Ada banyak partai politik di Sudan, prosesnya mungkin akan lebih rumit, tapi bisa dijalankan,” kata Shiddiq dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin.
Majelis Pasukan Sipil Sudan (CFA) yang merupakan bagian dari Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) sempat menyatakan keberatan terhadap kesepakatan pembagian kekuasaan dengan dewan militer.
Menurut CFA, kesepakatan pembagian kekuasaan memiliki banyak kekurangan dan celah, serta mengarah pada dominasi Dewan Transisi Militer dalam urusan keamanan selama masa transisi.
Meski belum mengetahui hasil dari diskusi di Addis Ababa, Shiddiq mengatakan hal tersebut tentunya akan memengaruhi pembentukan dewan menteri oleh FFC.
“Pembentukan dewan menteri harus secepat mungkin agar pemerintah transisi bisa menjalankan negara,” kata dia.
Lebih lanjut, pemerintah transisi Sudan juga mengemban tugas untuk memulihkan situasi politik, ekonomi dan sosial di Sudan yang oleh Shiddiq disebut “porak-poranda” setelah gelombang protes dan kudeta.
Pemerintah transisi harus mampu menciptakan perdamaian dan mengakhiri konflik di Sudan. Negara ini memiliki rekam jejak konflik di Darfur, South Kordofan, dan Blue Nile.
“Perlu mengajak seluruh kelompok yang berkonflik duduk bersama untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan perdamaian,” ujar Shiddiq.
Sudan berambisi untuk membangun kembali kemitraan dagang dengan berbagai negara setelah Amerika Serikat mencabut sanksi ekonomi mereka pada 2017 lalu.
Sudan sebelumnya dikucilkan dalam perdagangan internasional selama kurang lebih dua dekade karena diduga mendukung sejumlah kelompok teroris dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurut Shiddiq, butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk membangun kembali kepercayaan mitra dagang potensial terhadap Sudan.
Di tengah situasi ini, pemerintah transisi Sudan juga menghadapi tekanan terkait isu lapangan kerja dan banyaknya pemuda usia produktif yang menganggur meski memiliki latar belakang pendidikan yang baik.
Dia mengatakan persoalan ini akan amat krusial untuk segera diselesaikan agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masa transisi.
“Jika para pemuda di Sudan ditanya ingin apa, mereka pasti menjawab pekerjaan. Saya tidak yakin mereka akan sabar menunggu, mereka ingin solusi dan mereka siap melawan,” tutur Shiddiq.
Persoalan lain yang harus dibenahi adalah reformasi hukum dan reformasi pelayanan publik setelah 30 tahun masa kepemimpinan Presiden Bashir.
Dukungan internasional
Shiddiq menyatakan Sudan membutuhkan dukungan dari komunitas internasional untuk mencapai stabilitas dalam negeri mereka.
Menurut dia, lembaga internasional seperti PBB dapat berkontribusi melalui upaya repatriasi warga Sudan yang telah meninggalkan negara tersebut akibat konflik.
“Sebagian besar orang-orang berkompeten telah meninggalkan negara ini, kami kehilangan banyak ahli-ahli,” kata dia.
Sudan juga berambisi untuk membangun kembali proyek infrastruktur, termasuk proyek irigasi seluas 2,2 juta hektar di Gezira. Proyek ini, menurut Shiddiq, telah porak poranda akibat gejolak dalam negeri selama 30 tahun terakhir.
Namun Sudan membutuhkan dana setidaknya USD15 miliar untuk membangun kembali proyek tersebut. Di tengah kebutuhan untuk mereformasi ekonomi, Sudan juga memiliki hutang sebesar USD 45 miliar.
Meski mengatakan pihaknya akan berupaya mengatasi hutang, Sudan kini mengharapkan kerja sama dan dukungan dunia internasional terkait hal ini.
“Bukan hanya dari negara pendonor seperti Amerika Serikat dan Bank Dunia, namun juga dari bank komersial,” kata dia.
