Maria Elisa Hospita
04 Desember 2019•Update: 05 Desember 2019
Gulsen Topcu
TRIPOLI
Dewan Tinggi Negara Libya mengelu-elukan sebuah memorandum tentang batas maritim di Laut Mediterania Timur yang penting untuk mengamankan sumber daya alamnya.
"Pemerintah Libya yang diakui PBB berhak menandatangani kesepakatan dengan negara mana pun untuk menjamin keamanan negara dan melindungi sumber dayanya," kata dewan dalam sebuah pernyataan.
Pada 27 November, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan tertutup dengan Fayez al-Sarraj, ketua Dewan Presiden Libya, di Istana Dolmabahce, Istanbul.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam dan 15 menit, perjanjian "Keamanan dan Kerja Sama Militer" dan "Pembatasan Yurisdiksi Laut" ditandatangani oleh kedua negara.
Libya, negara kaya minyak, dilanda gejolak sejak 2011, ketika Muammar Gaddafi digulingkan dan dibunuh dalam pemberontakan yang didukung NATO setelah berkuasa selama empat dekade.
Sejak itu, muncul dua kursi kekuasaan yang saling bersaing, satu di Libya Timur, dan satu lagi berbasis di Tripoli.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bentrokan antara kedua pihak telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai sekitar 5.500 lainnya.
*Ditulis oleh Gozde Bayar
