PBB desak Myanmar pastikan akses penyaluran bantuan internasional

Umar Farooq

WASHINGTON

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa menyerukan kepada negara-negara anggota Dewan Keamanan mendesak Myanmar untuk bekerja sama dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dialami oleh Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Guterres menggambarkan situasi itu sebagai "salah satu krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia terburuk di dunia" dalam sebuah pidato di Dewan Keamanan.

"Saya meminta anggota Dewan Keamanan untuk bergabung dengan saya dalam mendesak pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB, dan untuk memastikan akses segera, tanpa gangguan dan efektif bagi lembaga dan mitranya," kata Guterres.

Pernyatan itu disampaikan satu hari setelah misi pencari fakta PBB menerbitkan laporan yang mengatakan pejabat militer di Myanmar, termasuk Panglima Min Aung Hlaing harus diselidiki atas genosida.

Facebook memblokir akun dan halaman pejabat militer Myanmar pada Senin, dengan alasan menyebarkan kebencian dengan menyerang penduduk Muslim Rohingya melalui media sosial.

Guterres mengatakan pemerintah Myanmar telah menolak untuk bekerja dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia PBB meskipun ada panggilan berulang kali oleh Dewan Keamanan untuk melakukannya.

Menceritakan kembali kisah ketika dia mengunjungi Cox's Bazar di Bangladesh, dia membahas kisah-kisah mengerikan yang dia temui di sana.

"Seorang ayah menangis ketika dia mengatakan kepada saya bagaimana putranya ditembak mati di depannya. Ibunya dibunuh secara brutal dan rumahnya dibakar. Dia berlindung di sebuah masjid, tetapi ditemukan oleh tentara yang kemudian menyiksanya dan membakar Al-Quran," kata sekjen PBB itu.

"Sekitar 130.000 warga Rohingya masih dikurung di kamp-kamp dengan pembatasan ketat pada kebebasan bergerak. Mereka memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kesehatan, pendidikan dan layanan penting lainnya, dan untuk mencari nafkah," tambah Guterres.

Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap minoritas etnis Muslim, menewaskan hampir 24.000 warga sipil dan memaksa 750.000 orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

PBB mencatat adanya pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak-anak - pemukulan brutal, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh personel militer Myanmar. PBB menggambarkan Rohingya sebagai "orang-orang paling teraniaya di dunia."

"Sangat jelas terlihat bahwa kondisi yang aman, sukarela, bermartabat dan pengembalian berkelanjutan ke tempat asal bagi warga Rohingya belum dipenuhi."

Guterres menekankan bahwa PBB harus mengikuti kerangka yang ditetapkan oleh mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan dan selama masih ada ketakutan dan penganiayaan di negara bagian Rakhine, mereka tidak akan mengizinkan para pengungsi kembali.

"Setahun telah berlalu. Krisis ini tidak dapat berlanjut tanpa batas," kata Guterres.