11 November 2017•Update: 11 November 2017
Barry Ellsworth
TRENTON, Kanada (AA) – Kemitraan Trans-Pasifik yang lebih dikenal sebagai TPP mengatakan sudah mencapai kesepakatan antara 11 negara anggota pada Jumat.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memilih absen di rapat yang mendiskusikan rincian perjanjian itu.
Kemogokkan yang sempat terjadi diatasi ketika semua negara anggota mengambil keputusan untuk mengikuti standar buruh dan lingkungan, seperti yang ditekan Kanada dari awal mula. Perundingan itu dilakukan di tengah forum Kooperasi Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vietnam.
Beberapa negara, seperti Malaysia dan Vietnam, enggan mematuhi kebijakan yang melanggar buruh usia anak serta peraturan yang mendikte "kondisi kerja yang baik" dan hak buruh untuk bernegosiasi.
Ketika Kanada meninggalkan perundingan itu, anggota-anggota yang tersisa menerima kesepakatan itu. Taktik Trudeau itu dipuji oleh Menteri Perdagangan Internasional Kanada Philippe-Francois Champagne.
"Kesepakatan ini baik untuk Kanada dan kami juga berhasil meningkatkan elemen-elemen yang progresif - seperti kata perdana menteri, kita tidak bisa menyamakan perdagangan di abad ke-21 dengan zaman dulu," kata Champagne.
Alasan resmi yang diberikan adalah Trudeau absen karena "kesalah pahaman" mengenai jadwal perundingan. Namun walau sempat terjadi ketegangan karena itu, pernyataan yang dirilis pada Sabtu memuji kelancaran rapat tersebut.
"Para pejabat senang mengumumkan bahwa mereka sudah menyetujui elemen-elemen dasar Kesepakatan Komprehensif dan Progresif TPP," bunyi pernyataan itu.
Pihak Kanada mengatakan masih ada beberapa hal yang belum tuntas.
"Apa yang kami capai hari ini adalah identifikasi bagian-bagian yang harus dipertajam," kata Champagne. Diharapkan perundingan TPP bisa berjalan mulus setelah rapat Jumat kemarin membahas sejumlah isu yang sering diperdebatkan.
Negara-negara anggota TPP adalah Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.
AS awalnya juga merupakan anggota TPP sebelum Presiden Donald Trump keluar dari aliansi itu.
