Taiwan serukan pemilu yang demokratis di Hong Kong

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Taiwan menyerukan diadakannya pemilihan yang demokratis di Hong Kong, Senin.

“Sangat sedih melihat aturan hukum terkikis dan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah melebar di #HongKong. Jalan ke depan adalah pemilihan demokratis sejati, bukan kekerasan di jalan-jalan dan stasiun #MTR. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia harus dilindungi! JW," cuit Joseph Wu, menteri luar negeri Taiwan, dalam sebuah tulisan di Twitter.

Pernyataan Wu disampaikan beberapa hari setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa teman-teman dari Hong Kong akan diperlakukan dengan layak atas dasar kemanusiaan.

Dia merujuk pada para pengunjuk rasa Hong Kong yang melarikan diri dan mencari perlindungan di Taiwan karena takut mengalami persekusi di tanah airnya.

Hong Kong dan Makau adalah daerah otonom di bawah pemerintahan China, sementara Taiwan dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri.

Gelombang protes massal menghantam Hong Kong sejak awal juli untuk menentang pemerintahan Carrie Lam, kepala eksekutif Hong Kong, yang mengusulkan amandemen undang-undang ekstradisi.

Rancangan undang-undang itu - yang jika disahkan akan melegalkan ekstradisi para tersangka yang ditahan ke China, Makau dan Taiwan - dinyatakan "mati" oleh Lam setelah protes keras yang diikuti jutaan orang.

Aksi protes pada Minggu memicu kecaman dari China yang mengatakan bahwa kantor penghubungnya di Hong Kong telah diserang.

Wang Zhimin, direktur kantor penghubung China, mengatakan kepada media bahwa pengunjuk rasa anti-pemerintah merusak lambang nasional di depan gedung kantor.

"Tindakan radikal mereka telah menyinggung semua warga China. Saya yakin para perusuh yang melempari gedung kantor penghubung di Sai Ying Pun dengan telur dan bola cat akan dihukum oleh pihak berwenang setempat," kata Wang, seperti dikutip South China Morning Post.

Hong Kong saat ini memiliki perjanjian ekstradisi dengan 20 negara termasuk Amerika Serikat dan Selandia Baru.

Lam terpilih sebagai kepala eksekutif pada 2016 dan dipandang sebagai ujung tombak China oleh sebagian besar warga.

Masa jabatan Lam akan berakhir pada 2020.

Dewan Legislatif Hong Kong terdiri dari 70 anggota, setengah dari mereka dipilih, sementara sisanya dinominasikan ke legislatif.