Rhany Chairunissa Rufinaldo
18 Juni 2020•Update: 18 Juni 2020
Enes Canli
TRIPOLI
Presiden Dewan Tinggi Negara Libya pada Rabu mengatakan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung antara Turki dan Rusia tentang Libya didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui.
Dalam pernyataan tentang kunjungan delegasi tingkat tinggi Turki ke Libya, Khalid al-Mishri mengatakan pembicaraan tentang prinsip-prinsip yang diakui oleh dewan dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) sedang berlangsung.
Dia menambahkan bahwa pembicaraan antara Turki dan Rusia masih berlangsung dan pintu belum ditutup, tetapi kedua pihak telah mengklarifikasi konstanta bahwa tidak akan ada peran untuk Khalifa Haftar di masa depan Libya.
"Kami ingin menempatkan semua tanah Libya di bawah otoritas GNA, masalah ini harus jelas," ujar al-Mishri, menjawab pertanyaan soal operasi pembebasan Kota Sirte.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa kemitraan Turki-Libya tidak hanya didasarkan pada pemberian bantuan militer, tetapi juga pada tiga jalur paralel, yang membantu memperluas kontrol negara atas seluruh negara, membangun dan menyatukan lembaga-lembaga negara Libya serta melaksanakan proyek pembangunan.
Dia mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara membahas topik-topik tersebut.
"Diskusi Turki dan Libya hari ini membahas topik yang sama," lanjut al-Mishri.
Dia menekankan bahwa kunjungan delegasi Turki tidak akan menjadi yang terakhir dan akan ada kunjungan timbal balik oleh delegasi tingkat tinggi antara kedua negara untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut.
Sebelumnya pada Rabu, Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj menyambut Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Keuangan Berat Albayrak dan kepala Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fidan.
November lalu, Turki dan Libya menandatangani pakta penting tentang kerja sama militer serta perbatasan di Mediterania.
Di bawah kesepakatan itu, Turki telah mengirim penasihat untuk membantu Tentara Libya mengalahkan milisi panglima pemberontak Khalifa Haftar.
Tentara Libya baru-baru ini memberikan pukulan berat kepada Haftar dengan membebaskan Tripoli dan Tarhuna, serta lokasi strategis lainnya, termasuk pangkalan udara Al-Watiya, dari milisinya.
Pemerintah sah yang diakui PBB telah menghadapi serangan pasukan Haftar sejak April 2019, dengan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kekerasan.